Golkar DKI Minta Kantor Pemerintahan Tak Layani Warga Belum Divaksin

Isal Mawardi - detikNews
Senin, 02 Agu 2021 07:46 WIB
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, DKI Basri Baco
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco (Foto: Dok. Istimewa)
Jakarta -

Golkar menyambut baik opsi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak membuka sejumlah kegiatan warga dengan syarat vaksinasi. Golkar meminta kantor-kantor pemerintahan tidak melayani warga yang belum divaksin.

"Ekonomi harus jalan dan tumbuh tapi warga juga musti sehat jadi jalannya adalah vaksin. Kalau perlu warga yang bandel tidak mau vaksin, tidak usah dilayani di kantor-kantor pemerintahan karena dia juga tidak mau patuh pada keselamatan orang banyak," terang Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, kepada detikcom, Minggu (1/8/2021).

Basri Baco mengaku ikut mengurus masyarakat yang terkena COVID dan mendapati kenyataan hampir seluruh rumah sakit di DKI Jakarta hampir kolaps. Untuk itu, vaksinasi merupakan syarat mutlak.

"Vaksinasi rakyat sebanyak-banyaknya menjadi hal yang mutlak. Tidak ada cara lain (untuk) mewujudkan kekebalan masyarakat secara cepat selain vaksin," terang Basri.

Anggota DRPD DKI Jakarta Fraksi PAN Oman Rohman Rakinda, juga sependapat dengan Basri. Kebijakan ini, kata Oman, perlu didukung seluruh sektor, khususnya pelayanan pemerintah.

"Kebijakan ini inisiatif yang harus didukung di semua sektor, khususnya sebagai syarat pelayanan pemerintahan," imbuh Oman.

"Wanti-wanti kami dahului dengan upaya edukasi dan sosialisasi, libatkan kelompok masyarakat, kelompok pedagang pasar dan komunitas komunitas dan asosiasi seluruh stakeholder. Kebijakan harus didasarkan pada potensi pelibatan dan partisipasi masyarakat," tutur Oman.

Oman menyarankan sejumlah kegiatan masyarakat perlu diberlakukan syarat wajib vaksin. Salah satunya kegiatan pendidikan.

"Semua kegiatan, perkantoran, bisnis, pasar, ekonomi masyarakat, seni budaya, olahraga, pariwisata, pendidikan," lanjutnya.