Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyikapi laporan terbaru International Monetary Fund (IMF) terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021. Dalam rilis yang diterbitkan Juli ini, IMG memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 3,9% sepanjang tahun ini.
Diketahui, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan rilis sebelumnya pada April yang memprediksi ekonomi Indonesia mampu tumbuh di angka 4,3%. Syarief menilai rilis tersebut sekaligus mengoreksi target pertumbuhan yang berulang kali disampaikan pemerintah bahwa ekonomi akan melesat di angka 7% di triwulan II 2021.
"Saya sedari awal meragukan klaim pertumbuhan yang disampaikan oleh pemerintah di angka 7%. Di saat ekonomi global melambat dan pandemi belum mereda, agak mengherankan pemerintah berani memasang target pertumbuhan yang begitu tinggi. Saya sendiri memproyeksi ekonomi hanya akan tumbuh di angka 4%. Saya pikir kita harus realistis," ujar Syarief dalam keterangannya, Minggu (1/8/2021).
Lebih lanjut, politisi senior Partai Demokrat ini mengatakan selama pemerintah tidak mampu memitigasi penyebaran COVID-19, maka ekonomi akan tetap tumbuh melambat. Bahkan, ia menilai ekonomi dapat terkontraksi.
Syarief mengatakan hal ini pernah terjadi sepanjang 2020 saat ekonomi tumbuh negatif 2,07%. Bahkan, di triwulan II 2020, kontraksi ekonomi Indonesia pernah di angka minus 5,32%. Ia menambahkan pada triwulan I 2021, ekonomi Indonesia juga masih tumbuh negatif di angka minus 0,74%.
"Kunci dari perbaikan ekonomi di masa pandemi ini adalah memprioritaskan sektor kesehatan, terutama vaksinasi serta memastikan anggaran sampai kepada rakyat. Selama kebijakan penanganan pandemi masih parsial dan kompromis, pertumbuhan ekonomi di 2021 justru jauh lebih rawan. Apalagi dengan adanya varian delta yang jauh lebih menular dan berbahaya," katanya.
Menurutnya, di tengah kelesuan ekonomi seperti sekarang ini, langkah yang paling mungkin untuk merangsang pertumbuhan adalah melalui ekspansi fiskal berupa bantuan sosial dan belanja pemerintah.
Namun, Syarief menilai ada sisi lain paradoks sebab Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi sepanjang tahun 2020 hanya terserap 83,4%, atau Rp 579,79 triliun dari pagu Rp 695,2 triliun. Ia pun mengungkap, jika membandingkan dengan Laporan BPK dalam IHPS II 2020, anggaran yang terserap jauh di bawah angka yang dilaporkan dengan total alokasi sebesar Rp 841,89 triliun.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menerangkan situasi ekonomi di sepanjang semester I 2021 tidak menunjukkan perbaikan berarti. Menurutnya, belanja pemerintah hanya terserap sebesar 42,5%, Rp 1.170,1 triliun dari pagu Rp 2.750 triliun.
Sementara itu, khusus penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, realisasinya bahkan lebih rendah di angka 36,1%, atau Rp 253,3 triliun dari pagu Rp 699,43 triliun. Syarief mengatakan meskipun membaik dibandingkan semester I tahun 2020, jumlah yang hanya terserap hanya berada di angka 17,92%, atau Rp 124,62 triliun.
Syarief mengatakan realokasi dan refocusing pun baru diatur pada Maret 2020 sebagaimana tertuang dalam Inpres 4/2020. Menurutnya, jika hendak dibandingkan, harusnya realisasi semester I 2021 disepadankan dengan realisasi pada September 2020, yang mencapai angka 45,8%, atau Rp 318,48 triliun dari pagu Rp 695,2 triliun.
"Jika pemerintah tidak juga mengambil kebijakan yang tegas dan terukur, saya khawatir target pertumbuhan 4% pun tidak tercapai. Bahkan jika di sepanjang 2021 ini pemerintah juga tidak mampu mengoptimalisasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, bisa jadi pertumbuhan ekonomi tidak akan beda jauh dengan tahun 2020," terang Syarief.
Tahun lalu, konsumsi rumah tangga menyumbang 57,66% PDB dan belanja pemerintah di angka 9,29%. Hasilnya ekonomi tumbuh negatif di angka minus 2,07%. Semoga saja kekhawatiran ini tidak terjadi," pungkasnya.
(ega/ega)
