Tentang Red Notice Interpol yang Kini Disematkan ke Harun Masiku

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 01 Agu 2021 12:44 WIB
Jakarta -

Salah seorang buron legendaris, yaitu Harun Masiku, kini dilabeli 'red notice' oleh Interpol. Namun apa sebenarnya red notice itu?

Sebelum beranjak mengenai itu, ada baiknya mengenal lebih dulu apa itu Interpol. Dicek di laman resmi, Interpol disebutkan kependekan dari International Criminal Police Organization atau Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional.

Interpol dibentuk untuk mengkoordinasikan kerja sama antarkepolisian di seluruh dunia. Anggota Interpol dari seluruh dunia sekitar 194 negara yang dapat membagikan dan memberikan akses data berkaitan dengan kriminalitas. Salah satunya Indonesia, sejak 1952.

Nah, sebenarnya ada 2 notice atau pemberitahuan di Interpol, yaitu red notice dan yellow notice. Apa bedanya?

Red notice dikeluarkan Interpol untuk buronan yang dicari suatu negara untuk diadili. Permintaan red notice disebarkan pada para penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan menangkap sementara seseorang untuk kemudian diekstradisi atau diserahkan ke negara yang mencarinya.

Sedangkan yellow notice dikeluarkan untuk membantu menemukan orang hilang. Biasanya yellow notice digunakan untuk menemukan anak di bawah umur atau membantu mengidentifikasi orang yang tidak dapat mengidentifikasi diri mereka sendiri.

Namun dalam konteks ini akan lebih membahas red notice. Seseorang yang dikenai red notice oleh Interpol haruslah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk daftar pencarian orang (DPO) oleh negara yang menginginkan orang itu.

Red notice menjadi hal yang penting karena pergerakan seseorang menjadi terbatas dalam melakukan perjalanan di luar negeri. Selain itu, negara yang meminta penerbitan red notice dapat berbagi informasi dengan negara anggota Interpol lainnya.

Untuk menerbitkan red notice, kepolisian dari negara anggota Interpol akan lebih dulu mengirimkan permintaan pencarian dan penangkapan seorang tersangka. Kepolisian dari negara peminta harus menunjukkan surat perintah penangkapan yang sah sebagai dasar permintaan kepada Interpol.

Kemudian, Sekretariat Jenderal Interpol merespons dengan mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol mengenai permintaan tersebut. Lembaga kepolisian dari seluruh negara anggota Interpol akan mendapatkan pemberitahuan.

Perlu digarisbawahi, individu yang masuk kategori red notice statusnya bukan perintah dari Interpol itu sendiri, melainkan dari negara bersangkutan. Interpol hanya memberikan informasi kepada semua negara anggota bahwa orang tersebut diinginkan oleh suatu negara berdasarkan surat perintah penahanan. Dengan demikian, Interpol tidak mengeluarkan surat perintah penangkapan.

Prosedur Permintaan Red Notice

Red notice dikeluarkan oleh Interpol setelah ada permintaan dari negara yang bersangkutan. Penerbitan red notice terhadap seseorang harus berkoordinasi dengan Interpol National Central Bureau (NCB) untuk Indonesia.

Setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, akan dilayangkan surat perintah penangkapan. Apabila seseorang tersebut tidak menanggapi surat itu, tahapan selanjutnya adalah menetapkan orang itu ke dalam DPO. Jika tersangka berada di luar negeri, polisi akan bekerja sama dengan Interpol untuk menerbitkan red notice.

Usai Interpol mendapat surat penerbitan red notice dari negara yang bersangkutan, Interpol akan menginformasikan kepada negara anggota lainnya. Dengan begitu, pergerakan tersangka di luar negeri akan terbatas dan memudahkan untuk penangkapan.

Red Notice untuk Harun Masiku

Penerbitan red notice terbaru adalah untuk Harun Masiku. Dia merupakan tersangka perkara penyuapan yang ditangani KPK tetapi hingga saat ini tidak diketahui rimbanya.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait urusan PAW anggota DPR dari PDIP yang meninggal, Nazarudin Kiemas. Bila mengikuti aturan suara terbanyak di bawah Nazarudin, penggantinya adalah Riezky Aprilia.

Namun, Harun Masiku diduga berupaya menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat menjadi PAW Nazarudin. KPK turut menduga ada keinginan dari DPP PDIP mengajukan Harun.

Ada empat tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Selain Harun dan Wahyu, ada nama Agustiani Tio Fridelina, yang diketahui sebagai mantan anggota Badan Pengawas Pemilu dan berperan menjadi orang kepercayaan Wahyu; serta Saeful, yang hanya disebut KPK sebagai swasta.

Harun Masiku kemudian menghilang. Dia diumumkan masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 20 Januari 2020.

"Sudah DPO," kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Kini Harun Masiku turut dicari melalui red notice Interpol. Selain itu, upaya pelacakan terus dilakukan KPK. KPK, kata Ali, bahkan telah menggandeng berbagai pihak dalam upaya serius memburu Harun Masiku.

"Informasi terbaru yang kami terima bahwa pihak Interpol benar sudah menerbitkan red notice atas nama DPO Harun Masiku," kata Ali Fikri, kepada wartawan, Jumat (30/7/2021).

"KPK terus bekerja dan serius berupaya mencari dan menangkap tersangka HAR yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai DPO KPK dalam perkara korupsi pergantian antarwaktu anggota DPR. Upaya pelacakan juga terus dilakukan KPK dengan menggandeng kerja sama para pihak, Bareskrim Polri, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, serta NCB Interpol," imbuhnya.

KPK mengimbau masyarakat melapor jika mengetahui keberadaan Harun Masiku. Masyarakat dapat melapor ke KPK ataupun ke Interpol.

"KPK mengimbau seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaan DPO Harun Masiku, baik di dalam maupun di luar negeri, agar segera menyampaikan informasinya kepada KPK, Polri, Kemenkumham, ataupun NCB Interpol," katanya.

"KPK berharap bisa segera menangkap DPO Harun Masiku," sambung Ali.

(dhn/imk)