HNW Minta Risma Cek Validasi Data Penerima Bansos di Tiap Provinsi

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Sabtu, 31 Jul 2021 19:45 WIB
Hidayat Nur Wahid jugamenyebutkan bahwa dirinya adalah korban dari berita hoaks itu
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak Kementerian Sosial segera menindaklanjuti surat Gubernur DKI terkait temuan 99.450 data ganda Bansos di Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, keberadaan data ganda itu berdampak pada belum bisa disalurkannya Bantuan Sosial karena tidak validnya data penerima Bansos.

"Menteri Sosial juga harus mengecek validasi data di provinsi-provinsi lain, yang berpotensi memiliki data ganda. Apalagi, Mensos juga menemukan penyimpangan pembagian Bantuan Sosial berupa pemotongan Bansos di Tuban (Jatim) dan Tangerang," ujar HNW dalam keterangannya, Sabtu (31/7/2021).

HNW menambahkan hal itu penting ditindaklanjuti dalam rangka memastikan ketepatan sasaran dan percepatan penyaluran bantuan sosial di masa PPKM. Apalagi di lapangan, ditemukan banyak masalah dan keluhan terkait data bansos dan pembagiannya, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah.

Dia mengingatkan Mensos Tri Rismaharini bahwa Kementerian Sosial telah dibekali anggaran sebesar Rp 1,3 Triliun untuk proses verifikasi dan validasi (verivali) data. Sementara Risma sendiri sejak awal Rapat Kerja di Komisi VIII (13/1/2021) berjanji akan menggunakan seluruh sumber daya Kemensos untuk memastikan keakuratan data.

"Harusnya Mensos tidak melempar permasalahan data penerima Bansos ini ke pemerintah daerah. Karena bagaimanapun keputusan akhirnya ada di Kementerian Sosial sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011. Bahkan Kemensos yang diberi anggaran Rp 1,3 Triliun dari APBN, untuk keperluan verifikasi dan validasi data penerima Bansos, bukan Pemda," jelasnya.

"Kalau ternyata di Provinsi Jakarta ada temuan 99.450 data ganda, bagaimana pula Provinsi lainnya. Dan apa yang dilakukan oleh Kemensos dengan anggaran Rp 1,3T itu? Apakah anggaran sebesar itu hanya untuk melaksanakan tugas mengecek kecocokan NIK penerima bansos sebagaimana yang diklaim oleh Mensos?," imbuhnya.

Hidayat yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI mitra Kementerian Sosial ini menjelaskan meskipun proses pendataan dan verivali awal dijalankan oleh Pemerintah Daerah, data tersebut dihimpun oleh Kementerian Sosial untuk dilaksanakan verivali akhir, baru diserahkan kembali ke daerah sebagai daftar final penerima bansos.

Terlebih, Komisi VIII telah menyetujui adanya anggaran Rp 1,3 Triliun khusus untuk verivali data. Sayangnya, kata dia, Kemensos menggunakan anggaran tersebut hanya untuk instansi Pusat dan membiarkan Pemerintah Daerah melakukan verivali dengan anggaran terbatas. Kebijakan tersebut bahkan menelan inefisiensi anggaran senilai Rp 581 Miliar berdasarkan temuan KPK.

"Hasilnya pun tidak optimal, terbukti kota besar seperti DKI Jakarta melaporkan ada 99.450 data ganda (30/7), dan Wali Kota Bekasi melaporkan bahwa data final yang dikirimkan kembali oleh Kemensos kepada Pemda justru data lama sebelum pembaruan Pemda," tuturnya.

Lebih lanjut, Hidayat mengaku sejak awal sudah menyarankan agar Kemensos mendistribusikan anggaran verivali senilai Rp 1,3 Triliun kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk DAK verivali data, alih-alih menggunakannya secara terpusat. Jika anggaran didistribusikan ke daerah dengan amanah dan optimal, mestinya proses verivali bisa lebih berkelanjutan dan profesional.

"Jika Mensos melempar tanggung jawab soal verivali data ke Pemda, maka anggarannya juga harus didistribusikan secara memadai ke daerah juga. Dampak dari masih banyaknya data ganda penerima Bansos seperti temuan di Jakarta itu, ada ratusan ribu warga miskin dan rentan yang tak kunjung menerima Bansos hingga PPKM perpanjangan hampir berakhir," tuturnya.

"Mensos harusnya segera merespons positif surat dari Gubernur DKI terkait temuan 99.450 data ganda Bansos di DKI. Dan segera memperbaiki verivali data penerima bansos secara nasional, agar keputusan Presiden Jokowi supaya Bansos bisa secepatnya dibagikan ke warga dilaksanakan dengan cepat dan tepat, sebelum Rakyat makin menderita akibat belum dibagikannya hak mereka, sementara PPKM Level harus dilaksanakan dan harus mereka taati," pungkas HNW.

(akd/ega)