MPR: Pemerintah Harus Respons Isu Pembunuhan Warga Papua!

Jakarta - Ketua MPR Hidayat Nurwahid minta pemerintah segera mengklarifikasi isu pembunuhan 16 warga Papua. Klarifikasi itu penting untuk memblokir kampanye hitam yang membuat citra Indonesia semakin terpuruk di mata internasional."Indonesia perlu mengklarifikasi. Ini skenario untuk mencitraburukkan tentang Indonesia, keamanan dan TNI," kata Hidayat saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (27/3/2006). Isu pembunuhan warga Papua dilansir The Weekend Australia pada Sabtu 25 Maret. Senator Natasha Stott Despoja dari Partai Demokrat Australia yang menjadi sumber berita itu mengaku mendapat laporan pembunuhan itu dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Papua.Menurut Hidayat, pemerintah harus memberi sanksi tegas kepada LSM maupun masyarakat yang memberikan informasi yang dijadikan landasan tuduhan Australia. Jika mereka tidak diberi tindakan tegas mereka akan terus mengkampanyekan citra buruk Indonesia. "Berikan sanksi kepada mereka yang memberikan berita bohong," tandas Hidayat.Mantan Presiden PKS itu lantas meminta pemerintah agar bekerja lebih keras lagi dalam memberikan counter informasi mengenai Papua dengan cara-cara yang profesional. Pemerintah juga harus mengoptimalkan seluruh kekuatan diplomatiknya.Tim InvestigasiTuntutan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR dari FPKS Al Muzammil Yusuf. Dia mengimbau pemerintah agar mengirimkan tim investigasi ke Papua untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Selain itu pemerintah harus mengoptimalkan lobi internasional. Sementara Wakil Ketua Komisi III dari FPG Akil Muchtar meminta pemerintah mewaspadai kepentingan Australia di balik pemberian visa terhadap 42 warga Papua."Dengan diberikan suaka berarti ada maunya. Karenanya harus ada sikap politik, mungkin cukup dengan melanjutkan hubungan ekonomi, sementara hubungan politik ditunda sementara," kata Akil.Akil juga meminta Australia mengoreksi persoalan HAM di negaranya tanpa mengurusi persoalan HAM di Indonesia. Ia mengingatkan Australia tentang kasus diskriminasi terhadap suku Aborigin yang belum terselesaikan dengan baik. (iy/)