Dubes Australia Ogah Tinggalkan Jakarta

Jakarta - Pemberian visa sementara untuk 42 warga Papua oleh pemerintah Australia dibalas pemanggilan Dubes RI di sana, Teuku Muhammad Hamzah Thayeb. Tapi Dubes Aussie di Indonesia mengaku masih akan bertahan. Ia belum diinstruksikan meninggalkan Jakarta."Saya baru sampai di Jakarta. Hingga kini belum ada saran untuk meninggalkan Jakarta," kata Dubes Australia untuk Indonesia Bill Farmer usai bertemu Menhan Juwono Sudarsono di Kantor Menhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (27/3/2006).Dia juga membantah proses pemberian visa sementara terhadap warga Papua dilakukan lebih cepat dibanding pencari suaka politik lainnya dari Cina, Irak dan Afghanistan."Saya akan katakan faktanya. Dalam 7-8 tahun terakhir selalu ada pembicaraan soal pencari suaka dari Afghanistan dan Irak. 90 Persen dari pencari suaka itu telah diberi visa tinggal. Ini sesuatu yang harus direfleksikan," katanya. Hal itu, imbuhnya, bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab Australia tidak ingin orang bisa datang secara ilegal. Begitu juga dengan negara-negara lain. "Saya harus mengulang bahwa kebijakan Australia masih ketat dan itu akan tetap berlangsung," katanya.Dalam pertemuan dengan Menhan Juwono, lanjut Farmer, pihaknya juga menjelaskan kembali mengenai kebijakan pemerintah Australia memberikan visa sementara kepada 42 warga Papua."Saya berkesempatan memberi penekanan pada menteri, kami mengerti persoalan ini sulit bagi Indonesia, tapi juga harus dipahami bahwa kami terikat dengan sistem hukum Australia," katanya.Selain hukum Australia, pemerintah Aussie juga terikat kewajiban-kewajiban internasional, yaitu untuk menghadapi masalah ini ada langkah yang langsung diambil dan itu adalah sebuah proses yang terjadi tanpa keterlibatan pemerintah Australia. "Ini proses yang diambil secara independen oleh keputusan independen dari Departemen Imigrasi. Saya katakan kepada Pak Menteri bahwa pemerintah kami telah jelas, bahwa Papua merupakan bagian dari internal Indonesia. Kami tidak mendukung dan tidak akan mendukung separatisme," tuturnya.Farmer mengaku, pemerintahannya juga tidak akan mendukung permintaan bahwa Papua harus menjadi daerah independen atau terlepas dari Indonesia. "Anda mungkin melihat laporan bahwa beberapa kelompok individu atau organisasi di Australia yang memiliki pandangan seperti itu. Tapi itu bukan pandangan yang sama dengan pemerintahan Australia," katanya.Mengenai aksi demo yang digelar di Kedubes Australia, ia mengatakan, sejak datang ke Indonesia memang ada sejumlah demo yang digelar di kantornya. "Rakyat di sini sedang melaksanakan haknya, semuanya itu berlangsung dengan damai dan itu bukan suatu yang harus saya khawatirkan. Itu adalah demo yang damai," katanya.Pemerintah Negeri Kanguru, imbuh Farmer, tidak akan terpengaruh hal itu. Pihaknya akan tetap menjalankan kerjasama dengan Indonesia dalam bidang pertahanan. Misalnya mengenai counter terorisme dan latihan bersama. "Kita setuju untuk mencapai ketahanan nasional kedua negara," katanya. (umi/)