Agar Bansos Tepat Sasaran, Pemerintah Berencana Pakai Aplikasi Digital

Khoirul Anam - detikNews
Jumat, 30 Jul 2021 16:38 WIB
Ilustrasi Bansos
Foto: dok. detikcom
Jakarta -

Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga fintech (financial technology) untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat. Aplikasi ini bertujuan agar bansos yang disalurkan dapat dipantau prosesnya dan penerima manfaat menggunakan bantuannya sesuai kebutuhan.

"Sekaligus sebagai alat kontrol efektif kepada penerima manfaat sekaligus alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, dikutip dari laman covid19.go.id, Jumat (30/7/2021).

Wiku mengungkapkan, pemerintah juga telah melakukan tiga langkah strategis yang mendukung agar bansos diterima tepat sasaran. Pertama, melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri. Kedua, memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial. Terakhir, melibatkan dukungan teknologi berbasis digital.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani juga mengatakan hal serupa. Ia mengaku, Kemensos menggandeng sejumlah pihak untuk meluncurkan software terkait bansos.

"Mudah-mudahan nanti kita bisa launching tanggal 17 Agustus. Kami dibantu oleh BI dan juga dalam pengawasan OJK dibantu dengan teman-teman muda yang bekerja di sektor fintech dan e-commerce untuk menggunakan aplikasi. Jadi nanti belanja bisa di mana saja bukan di e-warung saja tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu," kata Risma beberapa waktu yang lalu.

Risma mengatakan, fitur itu akan memudahkan pemerintah dalam membatasi penggunaan bansos yang tidak sesuai. Ia menegaskan bansos tak boleh digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras.

"Ini juga bisa memberikan dampak kita akan cut sesuai dengan perintah Bapak Presiden, tidak ada lagi belanja untuk rokok, tidak ada lagi belanja untuk minuman keras. Maka dengan fitur itu kita bisa membatasi tidak ada lagi belanja karena tidak bisa keluar uang bayarannya kalau itu digunakan untuk membeli minuman keras dan rokok," tandasnya.

(akn/ega)