KPK Telusuri Peran Hengky Kurniawan Rencanakan Bansos COVID Bareng Aa Umbara

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 28 Jul 2021 11:25 WIB
Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengky Kurniawan resmi mendapatkan suntikan vaksin Sinovac COVID-19 hari ini, Jumat (16/10/2020). Dia dinyatakan resmi setelah mendapatkan hasil swab test negatif yang dilaksanakan pada Selasa (13/10) lalu.
Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan (Siti Fatimah/detikcom)
Jakarta -

Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan diperiksa KPK dalam kasus korupsi pengadaan bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Aa Umbara. KPK menelusuri peran Hengky dalam perencanaan pengadaan bansos yang beperkara itu.

Hengky diperiksa KPK berstatus sebagai saksi pada Selasa (27/7/2021). Dia diperiksa untuk tersangka Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami pengetahuannya antara lain mengenai dugaan adanya perencanaan dan pembahasan bersama dengan tersangka AUM (Aa Umbara) terkait dengan bantuan bansos dalam pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinsos Pemkab Kabupaten Bandung Barat tahun 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (28/7).

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bansos COVID-19 ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Wibawa. Kemudian M Totoh Gunawan dari pihak swasta.

KPK mengatakan kasus ini berawal pada Maret 2020 setelah munculnya pandemi COVID-19. Saat itu, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan 'refocusing' APBD 2020 pada belanja tidak terduga (BTT).

Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS).

Sedangkan M Totoh, dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL, mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB).

Dari kegiatan pengadaan tersebut, Aa Umbara diduga telah menerima uang sekitar Rp 1 miliar, yang sumbernya disisihkan oleh M Totoh dari nilai harga per paket sembako yang ditempeli stiker bergambar Aa Umbara untuk dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Sementara itu, M Totoh diduga telah menerima keuntungan sekitar Rp 2 miliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sekitar Rp 2,7 miliar.

Selain itu, Aa Umbara diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar Rp 1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK.

Simak juga 'Tiga Jurus Mensos Cegah Korupsi Bansos':

[Gambas:Video 20detik]



(fas/dhn)