Pimpinan MPR RI mengadakan rapat dengan Kementerian Keuangan. Pada agenda tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk mengoptimalkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19.
Bamsoet menyebut anggaran MPR RI dari Kementerian Keuangan mengalami dua kali refocusing. Namun, ia menegaskan hal itu tidak menghalangi 711 anggota MPR RI untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menjadikan MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat.
"MPR RI tetap fokus menjalan tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU No.17/2014 yang kemudian diubah terakhir dengan UU No.13/2019, yang menyatakan bahwa MPR RI memiliki tugas memasyarakatkan Ketetapan MPR RI, memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945," ungkap Bamsoet, Selasa (27/7/2021).
"MPR RI kini juga sedang menyelesaikan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan," imbuhnya.
Bamsoet menyoroti penanggulangan pandemi COVID-19 tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan dan aspek perekonomian, tapi juga harus menyertakan aspek penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah kondisi keprihatinan akibat pandemi COVID-19, Bamsoet menyebut kohesi sosial dan soliditas kebangsaan justru menjadi titik rawan dan krusial. Oleh sebab itu, penguatan dan pembangunan karakter bangsa menurutnya harus terus diperjuangkan, agar menjadi semangat kolektif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
"Sebagai upaya penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara, 711 anggota MPR RI yang terdiri dari 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum, menjabarkan tugas dan kewenangannya sesuai UU No.17/2014 yang kemudian diubah terakhir dengan UU No.13/2019 dalam berbagai program kegiatan. Sehingga pandemi COVID-19 tidak menjadi pintu masuk bagi radikalisme, ekstrimisme, anarkisme hingga intoleransi yang mengganggu kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa," papar Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini menyatakan, selain fokus pada upaya vaksinasi untuk memperkuat kesehatan masyarakat, pengokohan ideologi juga penting guna memperkuat nilai-nilai kebangsaan agar tekanan ekonomi tidak dijadikan pintu masuk bagi gerakan radikalisme, ekstrimisme, anarkisme, hingga intoleransi yang mengganggu kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Bamsoet menyampaikan dana program PEN yang mencapai Rp 699,43 triliun, dengan rincian Rp 193,93 triliun dianggarkan untuk anggaran kesehatan, perlindungan sosial Rp 153,86 triliun, program prioritas Rp 117,04 triliun, dukungan UMKM Rp 171,77 triliun dan insentif usaha di Rp 62,83 triliun, harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menanggulangi berbagai dampak pandemi COVID-19.
"Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi dana PEN Tahun 2020 mencapai Rp 575,8 triliun atau sekitar 82,83 persen dari alokasi sebesar Rp 695,2 triliun. Sementara realisasi dana PEN tahun 2021, hingga 25 Juni 2021 tercatat mencapai Rp 237,54 triliun atau sekitar 34 persen dari pagu anggaran Rp 699,43 triliun. Penyerapannya di tahun 2021 ini harus maksimal, jangan sampai karena masalah teknis dan birokrasi menjadi terkendala, apalagi sampai uangnya tidak terpakai," urai Bamsoet.
Sebagai informasi, rapat pimpinan MPR RI dengan Kemenkeu diikuti para Wakil Ketua MPR RI yang hadir secara luring dan daring, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Ketua Badan Penganggaran MPR RI Idris Laena dan Neng Eem Marhamah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, serta Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu Purwanto.
(akn/ega)
