Cegah Penularan, Desa Diminta Optimalkan 4 Fungsi Posko COVID-19

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Rabu, 28 Jul 2021 09:56 WIB
Warga Gg Cisitu Lama 1 RW 11, Dago, Coblong, Kota Bandung bergotong royong dalam menangkal penyebaran virus Corona di wilayahnya. Mereka melakukan langkah-langkah proaktif mulai dari membatasi akses jalan gang, mendirikan posko COVID-19 hingga membagikan makanan bagi warga lainnya yang terpapar Corona di masa PPKM Mikro ini
Foto: Yudha Maulana
Jakarta -

Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan pandemi COVID-19 tidak akan selesai apabila hanya mengandalkan pemerintah pusat. Untuk itu diperlukan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pihaknya pun terus mendorong pembentukan posko COVID-19 hingga ke level terendah, yakni kelurahan dan desa.

"Nggak bisa hanya bergantung pada pemerintah, perlu keterlibatan berbagai pihak termasuk media juga akademisi dan masyarakat," ujarnya dalam Talkshow 'Penyuluhan Penguatan Peran Desa sebagai Garda Depan Pencegahan & Penanganan COVID-19' yang digelar virtual, Selasa (26/7/2021).

Lebih lanjut Wiku menjelaskan posko yang ada di setiap desa dan kelurahan berperan sebagai penghubung antara daerah dengan pusat. Apalagi di tengah pemberlakuan kebijakan pembatasan masyarakat.

"Kalau kita strategi nasional utamanya adalah program pembatasan kegiatan masyarakat, maka posko di desa atau kelurahan ini menjadi penting sekali untuk bisa menghubungkan antara Satgas nasional sampai dengan level operasional di desa dan kelurahan. Maka dari itu harus ada di setiap level, baik nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan," katanya.

Kendati demikian, ia menyebut masih banyak desa dan kelurahan di Indonesia, terutama yang berada di wilayah Jawa-Bali yang belum memiliki posko COVID-19. Padahal, kehadiran posko tersebut dinilai dapat mempercepat respons penanganan COVID-19 bagi masyarakat.

"Di Jawa-Bali ada 7 Provinsi, ternyata posko yang sudah terbentuk dari desa dan kelurahan yang ada yaitu 12 ribu. Padahal masih ada 11 ribu lebih posko yang belum dibentuk. Akan sulit kita berperang dengan COVID kalau tidak semua wilayah yang tertular itu kita punya tim untuk meresponsnya. Maka kita minta bantuan agar apabila ada desa yang belum membuat posko dan Satgas di level desa dan kelurahan, mohon untuk segera dibentuk," paparnya.

Ia juga mendorong agar setiap posko desa dapat memaksimalkan jalannya 4 fungsi, yakni pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung. Tentunya diharapkan kepala daerah dapat menggandeng pihak-pihak terkait, seperti tenaga kesehatan, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar jalannya posko COVID-19 desa dapat dioptimalkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr Sonny Harmadi. Sonny mendorong agar fungsi utama posko COVID-19 yang berada di desa dan kelurahan bisa diperkuat. Hal ini demi mencegah penularan virus Corona di masyarakat.

"Tujuan sebetulnya adalah posko desa itu satgas di level desa. Targetnya tidak ada penularan lokal di desa penularan lokal. Jadi kalau di desa itu ada penularan lokal, yang jadi masalah penularannya itu cepat sekali," tandasnya.

Lebih lanjut, Sonny pun merinci ke-4 fungsi posko COVID-19 tersebut. Pertama, fungsi pencegahan. Ia mengatakan, posko desa dapat menggencarkan sosialisasi serta edukasi penerapan protokol kesehatan 3M kepada masyarakat.

"Pastikan warga kalau keluar rumah pakai masker. Itu Senjata paling ampuh (lawan pandemi). Kemudian batasi mobilitas, orang keluar-masuk. Kalau tidak ada data orang keluar-masuk desa itu bisa terjadi penularan secara masif. Dilarang berkerumun juga. Kalau ada yang berkerumun, ya dihukum," terangnya.

Fungsi kedua, yaitu penanganan. Posko COVID-19 harus melakukan tes bagi masyarakat yang mengalami gejala. Kemudian ditelusur siapa saja yang pernah melakukan kontak erat. Apabila terkonfirmasi positif COVID-19, maka warga tersebut harus dikarantina.

"Fungsi yang ketiga penegakan disiplin. Bagi mereka yang melanggar sesuai dengan musyawarah desa bisa dikenakan sanksi sosial, dikenakan sanksi teguran, baik lisan maupun tertulis. Kemudian bisa dikenakan sanksi adat, bisa dikenakan sanksi denda," tuturnya.

Sementara fungsi yang keempat yakni pendukung. Sonny mendorong agar desa memiliki data warga yang lengkap, mulai dari jumlah penduduk secara keseluruhan, jumlah warga yang alami gejala, dan seterusnya. Dengan data kesehatan yang baik, lanjut dia, akan mempermudah pemerintah dalam mengurangi risiko penularan COVID-19.

Simak video 'Mewaspadai Varian AY.1 'Delta Plus' yang Disebut Sudah Terdeteksi di RI':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)