KPK Terbitkan Surat Edaran Pengendalian Suap di Industri Jasa Keuangan

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 26 Jul 2021 18:36 WIB
Poster
Foto ilustrasi suap. (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

KPK menerbitkan surat edaran (SE) tentang pengendalian gratifikasi terkait industri jasa keuangan yang tertuang dalam SE KPK Nomor 19 Tahun 2021 tertanggal 23 Juli 2021. Pada SE tersebut, KPK memperingatkan soal larangan suap lembaga jasa kepada pejabat negara.

"Dalam SE tersebut, KPK mengingatkan lembaga jasa keuangan dilarang memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri (PN) atau penyelenggara negara (PN) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya, baik secara langsung atau disamarkan dalam bentuk fee marketing, collection fee, refund, atau penamaan lainnya," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding kepada wartawan, Senin (26/7/2021).

Ipi mengatakan lembaga jasa keuangan sepantasnya memang patuh terhadap upaya pencegahan adanya celah untuk korupsi dan suap. Hal itu sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

"Lembaga jasa keuangan sebagai entitas korporasi wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Ipi.

Ipi mengatakan sebelumnya para pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN/BUMD yang diwakilkan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan budaya antisuap. Hal itu di antaranya larangan bagi bendahara instansi pemerintah menerima collection fee dari lembaga jasa keuangan yang dilakukan pada rapat koordinasi nasional tahun 2018 dan ditindaklanjuti pada rapat koordinasi pada Oktober 2020.

Selanjutnya, KPK mengimbau bahwa pemberian insentif dalam hal promosi atau kegiatan pengembangan bisa diberikan kepada instansi yang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Tidak diberikan secara langsung kepada individu pegawai negara atau penyelenggara negara," ujarnya

KPK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Nota Kesepahaman Nomor 48 Tahun 2021 telah melakukan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan. Salah satunya penerapan program pengendalian gratifikasi dengan mendiseminasikan pencegahan korupsi kepada lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasannya.

"Jika karena kondisi tertentu, pejabat negara tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima," katanya.

"KPK berharap Pn/PN dapat menjadi panutan bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi. Sehingga, dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan, kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana," lanjut dia.

Untuk informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada website resmi https://gratifikasi.kpk.go.id. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id atau surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Simak juga 'Novel Baswedan Sebut Pemberantasan Korupsi Dimulai dari Penegak Hukum':

[Gambas:Video 20detik]



(aud/aud)