Terus Lakukan Kekerasan, Bubarkan Satpol PP Palembang

Palembang - Aksi kekerasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP di Palembang dinilai sebagian besar masyarakat menjurus aksi premanisme. Mereka pun menuntut agar pemerintah membubarkan Satpol PP. "Mereka (Satpol PP) sudah kelewatan. Mereka seringkali melakukan tindak kekerasan dengan masyarakat. Atas nama perintah atasan yang berteriak demi pembangunan, mereka bertindak bak preman," kata Mahmudin, warga Bukitkecil, Palembang, kepada detikcom, Minggu (26/3/2006). Pernyataan Mahmudin itu terkait dengan aksi kekerasan yang dilakukan puluhan Satpol PP saat menerbitkan pedagang kaki lima dan penarik becak di Jalan Madang dan Jalan Dr Soepomo, Jumat (24/3/2006) kemarin. Dalam aksi penertiban itu seorang ibu--pedagang--mengalami patah tangan akibat terkena pukulan serta seorang sopir pribadi dokter Dinas Kesehatan Sumatra Selatan menjadi "bulan-bulanan" puluhan Satpol PP. Sopir bernama Ahmad Fikri dipukuli ketika dia mau melerai pemukulan terhadap seorang pedagang. Eh, aksi sopir Dr Sri Yuliasti justru membuatnya menjadi sasaran Satpol PP. Dia menjadi bulan-bulanan bogem dan tendangan puluhan Satpol PP. Akibatnya Fikri dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Moehammad Hosein. "Kalau mereka terus dibiarkan mereka bisa-bisa berbuat semaunya. Jadi, sebaiknya bubarkan saja Satpol PP," katanya. Pernyataan senada dikatakan Firdaus dari Komite Pemuda Peduli Bangsa (YKPPB). "Saya melihat Satpol PP ini seperti tentara atau polisi di era Soeharto. Saya melihat Satpol PP merupakan paramiliter milik pemerintah. Jadi, sebaiknya dibubarkan saja," kata Firdaus. Alasan Firdaus, tindak kekerasan Satpol PP bukan hanya pada proses "menakuti" saja tapi sudah menjurus melanggar hukum atau melanggar hak asasi manusia. Memang, tahun 2005 lalu, seorang penarik becak tewas akibat tusukan sangkur milik seorang Satpol PP yang tengah menggusur puluhan pedagang di bawah kaki jembatan Ampera Palembang. Sementara Kepala Dinas Satpol PP Kota Palembang Lidrin Lubay kepada pers mengatakan dirinya sudah memberikan penjelasan kepada anggotanya agar jangan menggunakan kekerasan dan pemukulan dalam penertiban. (ddn/)