Exxon Sinterklas, Hak Angket Penghalang Kesejahteraan?

Jakarta - Sejumlah anggota DPR RI yang saat ini mengusulkan hak angket kasus penunjukkan ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu mengaku kesal. Pasalnya, Exxon seolah-oleh sinterklas, sedang mereka dianggap penghalang kesejahteraan.Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima disela-sela menghadiri kongres alumni GMNI di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (26/3/2006).Oleh sebab itu, lanjut Aria Bima, tim hak angket DPR RI akan membangun komunikasi dengan masyarakat Bojonegoro di kawasan Blok Cepu. Hal itu dilakukan untuk mengclearkan persepsi masyarakat terkait usul hak angket dan dana community development."Mereka khawatir kalau ada hak angket tidak dapat dana community development. Padahal mau Exxon atau Pertamina yang mengelola, dana itu tetap ada," ujar dia.Menurutnya saat ini terbangun persepsi seolah-oleh ExxonMobil menjadi sinterklas dan pengusul hak angket sebagai penghalang kesejahteraan masyarakat sekitar Blok Cepu."Ini tidak benar, karena penggunaan hak angket merupakan upaya untuk meluruskan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat," ujarnya.Pengusul hak angket yang akan ke Bojonegoro akan berasal dari FPIDP, FKB dan FPAN. Sementara satu anggota DPR RI dari FPKS Rama Pratama sudah mencabut dukungan usul hak angket yang telah ditandatanganinya.Dijelaskan dia, indikasi ketidakberesan penunjukkan Exxon terlihat dari banyaknya anggota DPR yang membeli tanah di sekitar Blok Cepu. Sayangnya dia enggan menyebutkan nama anggota DPR tersebut."Saya tahu banyak anggota DPR yang mulai menebas (membeli) tanah-tanah di sana. Silakan kalau pengen tahu tanya ke Sekda Pemerintah Kota," ungkapnya.FPDIP, lanjutnya, akan tetap mengusung hak angket meski nanti harus berjuang sendirian. Sebab hal itu merupakan sikap fraksi yang harus diperjuangkan. "Kita tidak takut sendirian," tegas Aria Bima. (san/)