.webp)
Menteri Sosial, Tri Rismaharini (Risma), memaparkan sejumlah langkah untuk mencegah korupsi bantuan sosial selama PPKM. Salah satu yang diperbaiki Risma adalah kualitas data.
"Kemudian ada pertanyaan bagaimana menghindari supaya tidak terjadi ada case korupsi. Yang pertama kita lakukan adalah kami memperbaiki kualitas data kami, jadi kami memperbaiki kualitas data kami untuk supaya lebih akuntabel. Yaitu pertama kami mensinkronkan seluruh data yang ada di kementerian sosial kemudian kita memadankan dengan data kependudukan sehingga sempat kemarin saya sampaikan kita menidurkan 21 juta data karena ada ganda," kata Risma dalam konferensi pers virtual, Senin (26/7/2021).
Langkah kedua adalah memperbaiki mekanisme. Risma mengatakan bansos akan disalurkan langsung ke warga dalam bentuk uang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mulai bulan Januari sampai sekarang kami menyalurkannya dalam bentuk transfer uang ke bank dan kemudian warga bisa mengambil di bank. Nah khusus untuk beras itu dilakukan Bulog, Bulog langsung mengirim ke keluarga penerima manfaat. Jadi tidak melalui kementerian sosial, tapi Bulog langsung mengirim ke keluarga penerima manfaat," ujar Risma.
Selain itu, Risma menggandeng sejumlah pihak untuk meluncurkan software terkait bansos. Aplikasi itu diharapkan dapat membuat kemudahan warga dalam berbelanja.
"Mudah-mudahan nanti kita bisa launching tanggal 17 Agustus. Kita akan mungkin, teman-teman media menanyakan yang kasus kemarin kita bisa memperbaiki, kita siapin software, kami dibantu oleh BI dan juga dalam pengawasan OJK dibantu dengan teman-teman muda yang bekerja di sektor fintech dan e-commerce untuk menggunakan aplikasi. Jadi nanti belanja bisa di mana saja bukan di e-warung saja tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu," kata Risma.
"Bagaimana kondisi di tempat lain? nanti kita akan sesuaikan karena kami mempunyai pula bagaimana bisa mengakomodir meskipun handphone-nya nanti masih jadul sehingga nanti pilih nomor 1 dan sebagainya," sambung Risma.
Selain itu, kata Risma, fitur itu akan memudahkan pemerintah dalam membatasi penggunaan bansos yang tidak sesuai. Risma menegaskan bansos tak boleh digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras.
"Ini juga bisa memberikan dampak kita akan cut sesuai dengan perintah Bapak Presiden, tidak ada lagi belanja untuk rokok, tidak ada lagi belanja untuk minuman keras. Maka dengan fitur itu kita bisa membatasi tidak ada lagi belanja karena tidak bisa keluar uang bayarannya kalau itu digunakan untuk membeli minuman keras dan rokok," tutur Risma.
(knv/imk)
