.webp)
Wakil Ketua MPR dari fraksi Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan apresiasi serta dukungan terhadap pemerintah dalam perpanjangan pelaksanaan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Langkah ini dinilainya menjadi solusi terbaik mengingat kasus positif COVID-19 yang tidak kunjung menunjukkan penurunan signifikan.
"Kesehatan dan keselamatan rakyat adalah yang utama. Jika rakyat sakit, ekonomi juga akan ikut sakit, serta secara luas akan membuat negara dalam keadaan yang tidak aman. Langkah perpanjangan PPKM ini telah menunjukkan pemerintah masih mendengarkan suara rakyat, meski seharusnya dilakukan sejak awal pandemi," kata Syarief dalam keterangannya, Senin (26/7/2021).
Menurut Syarief, Partai Demokrat telah berulang kali meminta agar PKPM Darurat diperpanjang dan memprioritaskan sektor kesehatan. Selain itu, ia menyebut diperlukan realokasi anggaran infrastruktur untuk penanganan pandemi COVID-19, termasuk untuk insentif nakes, pelaksanaan vaksinasi, maupun bantuan sosial bagi warga dan UMKM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagi Partai Demokrat, kebijakan yang memprioritaskan sektor kesehatan patut didukung, dan hal ini adalah sikap Partai Demokrat sedari awal Indonesia dihantam pandemi," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, angka infeksi COVID-19 menurun. Per Minggu (25/7), tercatat ada penambahan 38.679 kasus baru, dengan jumlah kematian 1.266 jiwa. Angka ini turun dibandingkan dengan hari sebelumnya (24/7) yang mencatatkan penambahan 45.416 kasus, dan kematian sebanyak 1.415 orang. Namun, hal ini disebabkan karena dalam waktu 4 hari terakhir, jumlah spesimen yang diuji juga menurun. Dari 294.470 orang pada 22 Juli, menurun menjadi 274.246 (23 Juli), 252.696 (24 Juli), dan 25 Juli hanya sebanyak 173.472 orang.
Politisi Senior Partai Demokrat ini juga merasa manajemen penanganan pandemi yang dilakukan belum optimal, baik dari sisi pelaksanaan vaksinasi maupun penyaluran bantuan sosial. Ia menjelaskan hingga Minggu (25/7), jumlah warga yang tervaksin tahap 1 baru sekitar 44,46 juta jiwa. Sementara yang telah selesai vaksin ke-2 adalah 17,9 juta jiwa. Ini berarti, jika warga tervaksin di tahap 1 dan 2 digabung, baru 29,95 persen warga yang tervaksin dari target 208,26 juta masyarakat Indonesia. Padahal menurutnya kunci utama dalam mengakhiri pandemi adalah melakukan vaksinasi secepat dan sebanyak mungkin.
Di sisi lain, sampai dengan pertengahan Juli 2021 serapan anggaran penanganan pandemi masih rendah. Syarief mengatakan berdasarkan laporan Kementerian Keuangan realisasi anggaran kesehatan baru mencapai 25,2 persen atau Rp 54,1 triliun dari pagu Rp 214,95 triliun. Sedangkan untuk realisasi perlindungan sosial baru 43,8 persen atau Rp 82,22 triliun dari Rp 187,84 yang dialokasikan. Bahkan, realisasi untuk dukungan UMKM dan korporasi tercatat hanya 32 persen, Rp 51,53 triliun dari total Rp 161,2 triliun. Hal ini patut menjadi catatan sebab pada tahun 2020, total realisasi anggaran penanganan pandemi hanya mencapai 83,4 persen.
"Hal yang patut kita syukuri dari perpanjangan PPKM level 4 ini adalah pemerintah masih mendengarkan aspirasi dari warganya khususnya yg disuarakan oleh Partai Demokrat bahwa pandemi ini adalah derita dan kerugian kita bersama khususnya bagi rakyat dan tentunya kita harapkan segera berakhir. Untuk itu selama kebijakan Pemerintah berpihak kepada rakyat, Demokrat akan mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah tersebut," pungkasnya.
(prf/ega)
