Selain itu, Saleh menyarankan agar di dalam pengumuman perpanjangan atau relaksasi PPKM, pemerintah memberikan alasan secara terbuka. tidak perlu ada yang ditutupi. Pemerintah harus menunjukkan bahwa semua potensi yang dimiliki sudah dikerahkan secara maksimal.
"Harus dijelaskan juga bahwa masukan dari masyarakat selalu didengar. Karena itu, perbaikan selalu dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak," pungkas Saleh.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai penerapan PPKM di DKI Jakarta belum waktunya relaksasi. Sebab, angka penularan dan keterisian tempat tidur di rumah sakit di DKI masih tinggi.
"Kalau kita ambil contoh DKI Jakarta misalnya, di mana angka penularan dan angka keterisian RS masih tinggi, maka status PPKM level 4 yang diterapkan di DKI Jakarta seharusnya diperpanjang kembali. Namun wilayah lain yang tingkat penularannya sudah membaik, maka bisa diberlakukan pelonggaran secara bertahap," terang Charles.
(zak/gbr)
