Pimpinan Komisi IX DPR Nilai PPKM DKI Belum Waktunya Relaksasi

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 25 Jul 2021 15:51 WIB
Politikus PDIP Charles Honoris
Charles Honoris (Dok. detikcom)
Jakarta -

Pemerintah mewacanakan relaksasi PPKM dimulai besok. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai penerapan PPKM di DKI Jakarta belum waktunya direlaksasi.

Charles mengatakan pemerintah sudah membuat klasifikasi penerapan PPKM, dari level 1 sampai level 4. Ada parameter tertentu yang nantinya dijadikan acuan untuk menentukan tingkatan pembatasan terhadap suatu wilayah.

"Data jumlah angka penularan COVID-19 baru dan BOR rumah sakit di wilayah tersebut, misalnya, akan digunakan untuk menentukan tingkatan PPKM yang akan diterapkan di suatu wilayah," kata Charles kepada wartawan, Minggu (25/7/2021).

Charles mengaku belum mendapatkan data-data spesifik dari pemerintah yang dijadikan acuan untuk menentukan level PPKM di suatu wilayah. Namun dia mencontohkan DKI Jakarta.

Dengan melihat perkembangan penyebaran Corona di Jakarta, berdasarkan data yang ada, pimpinan Komisi IX dari Fraksi PDIP itu menilai PPKM di DKI belum waktunya direlaksasi.

"Kalau kita ambil contoh DKI Jakarta, misalnya, di mana angka penularan dan angka keterisian RS masih tinggi, maka status PPKM level 4 yang diterapkan di DKI Jakarta seharusnya diperpanjang kembali. Namun wilayah lain yang tingkat penularannya sudah membaik, maka bisa diberlakukan pelonggaran secara bertahap," terang Charles.

Lebih lanjut, Charles mengingatkan pembatasan mobilitas masyarakat perlu dilakukan untuk menahan laju penularan COVID-19. Pembatasan khusus diterapkan di daerah-daerah yang penularannya masih tinggi dan fasilitas-fasilitas kesehatannya sudah kewalahan.

"Perlu diingat kita masih mengalami kesulitan tempat tidur, obat-obatan, oksigen, dan tenaga kesehatan di banyak wilayah yang masih menjadi episentrum penularan COVID-19 di Indonesia," pungkas Charles.

Seperti diketahui, hari ini merupakan hari terakhir masa PPKM level 4. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyebut akan melakukan pelonggaran atau relaksasi secara bertahap jika kasus menurun.

"Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," kata Jokowi dalam jumpa pers yang disiarkan langsung secara langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7).

Simak video 'Tak Lagi Penuh, Anies Sebut IGD di DKI Kini Mulai Kosong':

[Gambas:Video 20detik]



(zak/gbr)