Selalu Intervensi, RI Wajib Putus Hubungan dengan Aussie

Jakarta - Dikabulkannya suaka sementara 42 warga Papua terus mengundang protes sejumlah kalangan. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mendesak pemerintah untuk memutus hubungan diplomatik dengan Australia."Kita menghimbau pemerintah supaya tidak terus menerus diintervensi politik oleh orang asing. Ini harus ada tindakan, kami setuju ada pemutusan diplomatik," kata Ketua Laznah Tanfidziah MMI Irfan S Awwas di sela-sela debat kontroversi RUU Pornografi yang diadakan MMI di Wisma PKBI, JL Hang Jebat, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2006).Dia menyebut keputusan Australia yang memberikan suaka politik bertujuan untuk mengacaukan Indonesia. Hal ini telah berlangsung sekian lama tanpa ada perlawanan berarti dari pemerintah.Sebut saja pemberian hukuman bagi pimpinan MMI Ustad Abu Bakar Ba`asyir. Australia mengintervensi Indonesia sehingga Ba'asyir hingga kini terus ditahan oleh pemerintah."Dia mengacau Indonesia dari segi politik, ekonomi, hukum dan sekarang kedaulatan. Bukankah sekian banyak orang Australia datang ke Bali membawa narkoba," tandas Irfan.Dia juga menilai, diterimanya suaka itu terkait dengan kericuhan yang saat ini marak dengan keberadaan PT Freeport. "Saya kira juga jelas, Australia menjadi sherif Amerika Serikat (AS) di sini. AS tidak ingin memperburuk citranya di Asia, maka dia menggunakan Australia untuk berperan lebih besar di Indonesia," jelas Irfan.Saat ini, lanjut Irfan, MMI dalam kondisi menunggu sikap dari pemerintah. Jika pemerintah tidak memutus hubungan diplomatik, diperkirakan MMI bakal beraksi. "Kami melihat ini hubungan dua negara, maka seharusnya pemerintah yang bertindak namun mendengarkan suara rakyat yang terus diintervesi oleh Australia," tandasnya. (atq/)