Tak Terima Divonis 5 Tahun Penjara, Edhy Prabowo Ajukan Banding!

Zunita Putri - detikNews
Jumat, 23 Jul 2021 14:36 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hadir langsung di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Hari ini, untuk pertama kali Edhy Prabowo hadir langsung di ruang sidang terkait kasus ekspor benur.
Foto Edhy Prabowo bersama pengacaranya, Soesilo Aribowo (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajukan banding atas vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Edhy melakukan perlawanan atas putusan hakim itu.

"Sudah menyatakan banding kemarin (Kamis, 22/7)," ujar pengacara Edhy, Soesilo Aribowo, saat dimintai konfirmasi, Jumat (23/7/2021).

Soesilo mengatakan salah satu alasan Edhy mengajukan banding adalah ada dissenting opinion hakim pada putusan 5 tahun penjara. Dalam dissenting opinion, hakim anggota I, Suparman Nyompa, menilai Edhy Prabowo hanya terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU Tipikor.

"Salah satunya begitu (banding karena ada dissenting opinion)," ungkap Soesilo.

Pada sidang vonis sebelumnya, hakim Suparman Nyompa mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait vonis Edhy. Hakim Suparman keberatan apabila Edhy dijatuhi vonis melanggar Pasal 12 huruf a UU tentang Pemberantasan Tipikor.

Hal itu disampaikan Suparman Nyompa sebelum hakim ketua Albertus Usada membacakan vonis kepada Edhy Prabowo dkk di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (15/7). Suparman menilai Edhy seharusnya dijatuhi vonis melanggar Pasal 11 UU Tipikor.

"Bahwa hakim anggota I berpendapat sesungguhnya Terdakwa (Edhy Prabowo) hanya melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada dakwaan alternatif kedua," ujar Suparman.

Alasannya antara lain Suparman berkeyakinan Edhy tidak mengetahui uang USD 77 ribu dari Direktur PT DPPP yang diterima stafsusnya bernama Safri. Hakim Suparman mengatakan dalam sidang tidak terungkap bahwa Edhy mengarahkan anak buahnya untuk menerima suap atau meminta uang dari pengusaha eksportir benur.

Selain itu, hakim Suparman mengungkapkan, dalam sidang, terbukti Safri menyerahkan USD 77 ribu tidak kepada Edhy, melainkan ke Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy. Tak hanya itu, Edhy juga disebut hakim Suparman tidak menandatangani izin ekspor dan budi daya benur PT DPPP.