Lagi, PN Wates Kabulkan Permohonan Ganti Kelamin Transgender

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 23 Jul 2021 13:53 WIB
ilustrasi LGBT, LGBT, Gay, sex, lesbian, transgender (Andhika-detikcom)
Ilustrasi LGBT (Andhika/detikcom)

Apa alasan Edy? Berikut argumennya:

Transgender adalah istilah umum bagi orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir. Lebih lanjut di dalam buku a quo disebutkan bahwa transgender persons face many unique challenges in life, including stigma, discrimination, harassment, and violence, atau dalam terjemahannya orang transgender menghadapi banyak tantangan yang unik dalam kehidupannya, antara lain stigma, diskriminasi, gangguan dan kekerasan.

Bahwa upaya perlindungan terhadap bentuk-bentuk tantangan kehidupan orang transgender a quo terakomodir dalam pertemuan 29 (dua puluh) ahli Hak Asasi Manusia internasional yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 6 sampai 9 November 2006, dan secara sepakat para ahli a quo mengadopsi Yogyakarta Principles / Prinsip-Prinsip Yogyakarta tentang Undang-Undang HAM Internasional Terkait dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender. Prinsip pertama dari Prinsip- Prinsip Yogyakarta tentang hak atas penikmatan HAM secara universal menyebutkan bahwa Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak. Setiap manusia dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka berhak menikmati semua hak asasi mereka. Selanjutnya di dalam prinsip ketiga dari Prinsip-Prinsip Yogyakarta a quo tentang Hak untuk diakui dimata hukum disebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang manusia di hadapan hukum. Orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda juga harus dapat menikmati kapasitas hukum mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Orientasi seksual dan identitas gender yang ditunjukkan oleh masing-masing orang merupakan bagian integral dari kepribadian mereka dan merupakan salah satu aspek paling dasar dari penentuan diri, martabat dan kebebasan mereka. Tidak ada seorangpun yang dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis, termasuk perubahan alat kelamin, sterilisasi atau terapi hormon, sebagai persyaratan pengakuan atas identitas gender mereka dimata hukum. Ketiadaan status, seperti status pernikahan atau kedudukan sebagai orang tua mungkin saja dapat dipergunakan untuk menghalangi seseorang agar tidak mendapatkan pengakuan hukum atas identitas gendernya. Tidak ada seseorang pun yang dapat dipaksa untuk menyembunyikan, menekan atau menyangkal orientasi seksual dan identitas gender mereka.

Beberapa negara seperti Brazil, Ekuador, Jerman, Belanda dan Uruguay, telah menggunakan Prinsip Yogyakarta untuk membantu panduan respon kebijakan terhadap insiden kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT, hal mana tertuang di dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 tentang pengakuan atas hak-hak LGBT.

Bahwa di dalam Bab II Standar dan Kewajiban Internasional yang Berlaku dari Resolusi PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 a quo disebutkan bahwa All people, including lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) persons, are entitled to enjoy the protections provided for by international human rights law, including in respect of rights to life, security of person and privacy, the right to be free from torture, arbitrary arrest and detention, the right to be free from discrimination and the right to freedom of expression, association and peaceful assembly. Atau terjemahannya berartis Semua orang, termasuk Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), berhak untuk menikmati perlindungan yang diberikan oleh Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk hidup, keamanan dan privasi, hak untuk bebas dari penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk bebas berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai.

Bahwa di dalam Resolusi a quo pada bagian Praktek Diskriminasi tentang pengakuan gender dan masalah terkait angka 71 dalam terjemahannya disebutkan bahwa Di banyak negara, transgender tidak dapat memperoleh pengakuan hukum atas jenis kelamin pilihan mereka, termasuk perubahan dalam catatan jenis kelamin dan nama depan pada dokumen identitas yang dikeluarkan negara. Akibatnya, mereka menghadapi banyak kesulitan praktis, termasuk saat melamar pekerjaan, perumahan, kredit bank atau tunjangan Negara, atau saat bepergian ke luar negeri. Selanjutnya angka 73 pada bagian yang sama Resolusi a quo dalam terjemahannya bahwa Komite Hak Asasi Manusia telah menyatakan keprihatinannya tentang kurangnya pengaturan untuk memberikan pengakuan hukum atas identitas orang transgender. Ini telah mendesak negara-negara untuk mengakui hak transgender untuk mengubah jenis kelamin mereka dengan mengizinkan penerbitan akta kelahiran baru dan telah mencatat dengan persetujuan undang- undang yang memfasilitasi pengakuan hukum atas perubahan jenis kelamin.

Tanda-tanda Pemohon sebagai transgender telah terlihat sejak Pemohon kecil.

Bahwa sejak usia 4 tahun Pemohon mulai cenderung untuk menggunakan celana panjang jeans layaknya anak laki-laki, dan pada saat Pemohon pulang sekolah mulai dari tingkat SD hingga tingkat SMA, Pemohon pasti akan mengganti pakaiannya dengan menggunakan celana panjang atau celana pendek. Selain itu Pemohon juga cenderung memainkan permainan anak laki-laki seperti main games atau bermain sepak bola, dan sepengetahuan saksi bahwa Pemohon cenderung menggunakan toilet laki-laki daripada toilet perempuan apabila sedang berada di mall atau tempat umum lainnya.

Pemohon ketika masih kecil potongan rambutnya model cewek yakni bob pendek, dan ketika sudah dewasa tidak mau lagi potongan rambut model perempuan. Selain itu pemohon ketika pergi ke gereja untuk beribadah cenderung mengenakan celana Panjang dengan warna yang maskulin seperti biru atau hitam.

Berdasarkan keterangan saksi, pemohon sejak kecil cenderung bermain sepedaan, sepak bola, bola basket dan permainan anak-anak lelaki pada umumnya. Kecenderungan cara berpakaian Pemohon layaknya laki-laki sudah terlihat sejak usia dini Pemohon dan bahkan untuk keputusan Pemohon tersebut dapat diterima dengan baik oleh keluarga besar Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo hakim berpendapat bahwa sebagai transgender pemohon telah berada dalam fase sintonik (tekad bulat) untuk memilih gender laki-laki. Peristiwa ini sesuai teori bahwa selain dari bentuk fisik kelamin ada faktor lain yang berpengaruh dalam menentukan jenis kelamin laki laki atau perempuan yaitu salah satu bagian di otak manusia yang bernama Hipotalamus, yaitu bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel- sel tubuh.

Penetapan mengubah trangender dari jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki merupakan penetapan kedua Edy. Pada Mei 2021 lalu, ia juga membuat penetapan serupa dengan alasan HAM karena pemohon merasa sudah bulat menjadi laki-laki.


(asp/zak)