Buka Dialog Papua, Pemerintah Diminta Tak Reaksioner Soal Visa

Jakarta - Sikap pemerintah yang memanggil pulang Dubes RI Muhamad Hamzah Thayeb dinilai reaksi berlebihan. Sikap tersebut dinilai hanya akan merugikan kepentingan Indonesia secara luas."Sikap reaktif ini hanya menujukkan elit politik tidak memahami persoalan," ujar Koordinator Human Rights Working Group (HRWG), Rafendi Jamin, dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (25/3/2006).HRWG menilai suaka politik adalah hak yang dimiliki setiap individu. Pemberian visa kepada 42 warga Papua itu seharusnya dipahami pemerintah dan DPR secara bijak. "Sikap ini tidak perlu dilakukan oleh elit politik yang memang tidak menyelesaikan masalah malah menambah kerugian negara," tegas Rafendi.HRWG juga mempertanyakan sikap keras pemerintah terhadap Australia. Sebab, kasus yang sama juga pernah dilakukan Belanda. Namun, tidak sampai berpengaruh terhadap hubungan bilateral kedua negara.Karena itu, HRWG mendesak pemerintah membuka dialog dengan elemen masyarakat Papua. "Langkah ini tidak hanya menyelesaikan masalah visa tetapi juga mencari solusi bagi Papua itu sendiri," tandasnya.Kecaman terhadap langkah Deplu ini sebelumnya dilakukan kelompok oposisi Australia. Presiden SBY diminta mempertimbangkan kembali langkah itu karena mengganggu hubungan dengan Australia. (ton/)