Rektor UI Mundur Usai Polemik Rangkap Jabatan, Ini 6 Faktanya

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 23 Jul 2021 12:38 WIB
Rektor UI Mundur Usai Polemik Rangkap Jabatan, Ini 6 Faktanya
Rektor UI Mundur Usai Polemik Rangkap Jabatan, Ini 6 Faktanya (Foto: Rahel/detikcom)
Jakarta -

Rektor UI mundur dari posisi Wakil Komisaris Utama Bank BUMN. Polemik rangkap jabatan Ari Kuncoro mulai berhembus hingga munculnya revisi Statuta Universitas Indonesia (UI) yang kini tak melarang rektor maupun wakil rektor merangkap jabatan.

Diketahui sang rektor sudah menjabat di salah satu bank BUMN sejak 2020 lalu. Kritik pun datang dari para akademisi hingga anggota dewan.

detikcom merangkumkan fakta-fakta terkait polemik rangkap jabatan hingga rektor UI mundur dari BUMN berikut ini:

Rektor UI Terungkap Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan yang dilakukan rektor UI Prof Ari Kuncoro bermula dari meme poster 'Jokowi King of Lip Service' yang diunggah BEM UI. Dari situlah terungkap sang rektor juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank BUMN sejak 2020 lalu.

Hal ini berbanding terbalik dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia Nomor 68 Tahun 2013. Dalam pasal 35 huruf C tertulis rektor dilarang menjabat pada BUMN/BUMD/ataupun swasta, maka otomatis menjadi komisaris juga dilarang.

Rangkap Jabatan Bikin Statuta Berubah

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI diterbitkan hingga kembali jadi bahasan. Pasalnya, dalam aturan baru, Rektor Universitas Indonesia (UI) mungkin untuk merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan pelat merah alias BUMN.

PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI ditandatangani Presiden Jok Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada 2 Juli 2021 juga.

Dalam versi baru, larangan Rektor UI merangkap jabatan memang masih ada, tapi tidak secara umum seperti Statuta UI versi sebelumnya yang menggunakan kata 'pejabat'.

Kini, Rektor UI tertulis dilarang merangkap menjadi 'direksi' BUMN/BUMD/swasta. Jadi, tak ada lagi larangan Rektor UI rangkap jabatan komisaris, kecuali menjadi direktur suatu perusahaan.

Klaim MWA Soal Revisi Statuta UI

Majelis Wali Amat (MWA) UI buka suara soal Statuta UI yang baru. MWA mengklaim proses perubahan itu sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.

"Seingat saya proses revisi statuta UI sudah sejak akhir 2019 dan melibatkan banyak pihak termasuk lintas kementerian," kata Ketua MWA UI, Saleh Husin.

"Dan semua proses revisi tersebut tentu sesuai mekanisme dan tata aturan yang berlaku. Jadi tidak ada yang tiba-tiba karena prosesnya cukup lama juga sangat menguras tenaga dan waktu," sambungnya.

Saleh mengatakan MWA menerima salinan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI tersebut pada Senin (19/7). Pihaknya akan lebih dulu mempelajari untuk kemudian dirapatkan di MWA untuk membuat aturan-aturan turunannya.

"Juga kami harus berterima kasih kepada pemerintah karena akhirnya statuta yang baru tersebut terbit karena banyak hal-hal mendasar yang sekarang diatur dalam statuta yang baru sehingga dapat menjadi pegangan UI untuk berlari lebih kencang lagi guna mengejar ketertinggalan menuju universitas kelas dunia," ujarnya.

Hujan Kritik untuk Rektor UI

Berbagai kritik kemudian bermunculan dengan perubahan Statuta terbaru tersebut. Salah satunya dari akademisi LIPI.

"Problem utama terkait dengan kasus Rektor UI adalah bagaimana aturan hanya bersifat prosedur tanpa makna. Semakin menguatkan keyakinan bahwa ada invisible hand yang jauh lebih berkuasa dari aturan yang ada di sekitar kita. Ini sekali lagi akan membuat rakyat hilang kepercayaan," kata Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Prof Firman Noor, Rabu (21/7/2021).

Kontroversi perubahan Statuta UI ini meluas. Firman memandang tak hanya bisa menghilangkan kepercayaan rakyat, perubahan Statuta UI tersebut juga bisa kian menguatkan pandangan miring terhadap penguasa.

"Dan makin menguatkan pandangan bahwa segalanya mungkin dan boleh manakala terkait dengan kepentingan kaum penguasa," ujar pria yang juga mengajar di UI ini.

Tak hanya itu, politisi PKS juga mendorong PP yang baru patut dikecam.

PP yang membolehkan selain direksi, menurut saya, satu transaksi kekuasaan yang harus dikecam dan digugat," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Mardani menilai ada kepentingan pribadi terkait perubahan PP Nomor 75 Tahun 2021 itu. PKS pun tak setuju jika rektor diperbolehkan rangkap jabatan di institusi pemerintah.

"Ini menyedihkan, institusi harus tunduk pada kepentingan pribadi," tegas Mardani.

Simak juga video 'Jejak Ari Kuncoro, Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama BRI hingga Mundur':

[Gambas:Video 20detik]