.webp)
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyoroti mobilitas masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Barat (Jabar) yang hingga kini belum menurun. Ma'ruf menilai diperlukan usaha yang lebih masif agar mobilitas masyarakat di Jabar, baik di tempat belanja, wisata, maupun kerja, bisa ditekan.
"Sehingga untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik," kata Ma'ruf saat memberikan pengarahan kepada seluruh Satgas Penanganan COVID-19 di Jawa Barat, dalam rapat yang digelar virtual, Kamis (22/7/2021).
Ma'ruf mengatakan dalam penerapan PPKM masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi, salah satunya pedagang. Untuk itu, kata Ma'ruf, hal itu memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat utamanya dalam penerapan protokol kesehatan agar tidak terciptanya klaster baru dari aktifitas niaga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masalah pemberlakuan PPKM level, levelling, maka untuk PKL (pedagang kaki lima), khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokesnya tidak diperhatikan. Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang, tapi tidak menjadi klaster COVID-19," ujarnya.
Ma'ruf juga menekankan tentang pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi ke masyarakat di Jabar. Sebab, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536 ribu kasus dan Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia.
Untuk itu, kata Ma'ruf, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksinasi agar kekebalan kelompok atau herd immunity dapat terwujud di Jawa Barat.
"Mengenai percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi (Jawa Barat) agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Dia berpesan di tengah situasi pandemi yang sedang genting ini, kerja keras dan kerja sama sangat diperlukan. Menurutnya, koordinasi pun harus ditingkatkan agar tidak terdapat perbedaan data ataupun perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Saya ingin mendorong dan memfasilitasi agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Saya juga ingin mengetahui bahwa semua pihak telah bekerja keras dan telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tapi memang, (mengatasi) pandemi perlu ekstra kerja keras dan kerja sama bahu membahu antara pusat dan daerah," papar Ma'ruf.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut bahwa penekanan mobilitas masyarakat di Jabar memiliki tantangan yang berbeda dengan daerah lain. Hal itu disebabkan oleh kondisi wilayah Jabar yang merupakan wilayah aglomerasi, atau merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota dan kabupaten yang saling terhubung, seperti wilayah Bekasi dan Depok yang terhubung dengan wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang (Jabodetabek).
"Evaluasi PPKM darurat, Pak Wapres, saya laporkan ini adalah peta Jawa Barat di mana penurunan mobilitas tadi saya sampaikan, Pak, mohon izin tidak bisa diperbandingkan dengan Jakarta yang homogen, Pak, karena kami ini tipe mobilitasnya beda-beda. Di daerah yang warna hitam, Pak Wapres, itu adalah daerah-daerah yang memang mayoritasnya pabrik, Pak, yang kerjanya itu ada shift malam," ucapnya.
Kawasan industri tersebut, kata RK, umumnya berada di wilayah Pantai Utara (Pantura) yang belum maksimal pengurangan mobilitasnya sehingga mempengaruhi persentase Jawa Barat pada umumnya. Di sisi lain, daerah-daerah tempat tinggal padat penduduk yang berhubungan dengan pusat kota juga turut menambah sulitnya penekanan mobilisasi masyarakat dibanding penekanan pada kabupaten-kabupaten kecil di wilayah Jawa Barat lainnya.
"Maka penurunan mobilitasnya relatif belum maksimal. Nah inilah yang mempengaruhi performa penurunan mobilitas secara umum. Kemarin sudah diperbaiki, Pak Wapres, contohnya kami melakukan razia dengan Kapolda," urai Ridwan.
Terkait vaksinasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa seluruh ketersediaan vaksinasi yang saat ini ada di Jawa Barat agar disalurkan untuk memaksimalkan pemberian vaksinasi dosis pertama kepada masyarakat. Nantinya, kata dia, dalam waktu dekat akan ada pendistribusian vaksin kembali untuk dipergunakan dalam pemberian dosis kedua.
"Jawa Barat catatan kami ada sekitar 9,7 juta dosis vaksin yang sudah dikirim, sedang disuntikkan 7,3 juta. Jadi masih ada 2,4 juta vaksin yang ada di seluruh Jawa Barat yang bisa divaksinkan. Tidak usah digunakan sebagai cadangan suntik kedua. Karena pasti nanti kita akan makin banyak vaksinnya datang, suntik keduanya nanti akan kita isi," tegas Budi.
"Jadi memang angka itu, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dipakai saja karena nanti kita akan perbanyak pengiriman vaksinnya sesuai dengan jumlah vaksin yang datang dalam minggu-minggu depan ini," tambahnya.
