Soroti PPKM di Jabar, Ma'ruf Minta Mobilitas Ditekan-PKL Tetap Bisa Jualan

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 22 Jul 2021 21:41 WIB
Wapres Maruf Amien saat memberikan arahan ke seluruh kepala pemerintahan di Jawa Barat terkait PPKM
Ma'ruf Amien berikan arahan ke seluruh kepala pemerintahan di Jabar terkait PPKM. (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyoroti mobilitas masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Barat (Jabar) yang hingga kini belum menurun. Ma'ruf menilai diperlukan usaha yang lebih masif agar mobilitas masyarakat di Jabar, baik di tempat belanja, wisata, maupun kerja, bisa ditekan.

"Sehingga untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik," kata Ma'ruf saat memberikan pengarahan kepada seluruh Satgas Penanganan COVID-19 di Jawa Barat, dalam rapat yang digelar virtual, Kamis (22/7/2021).

Ma'ruf mengatakan dalam penerapan PPKM masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi, salah satunya pedagang. Untuk itu, kata Ma'ruf, hal itu memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat utamanya dalam penerapan protokol kesehatan agar tidak terciptanya klaster baru dari aktifitas niaga.

"Masalah pemberlakuan PPKM level, levelling, maka untuk PKL (pedagang kaki lima), khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokesnya tidak diperhatikan. Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang, tapi tidak menjadi klaster COVID-19," ujarnya.

Ma'ruf juga menekankan tentang pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi ke masyarakat di Jabar. Sebab, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536 ribu kasus dan Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia.

Untuk itu, kata Ma'ruf, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksinasi agar kekebalan kelompok atau herd immunity dapat terwujud di Jawa Barat.

"Mengenai percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi (Jawa Barat) agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya," ucapnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2