Pemerintah Daerah Diminta Tak Tunda Penyaluran Dana BLT

Angga Laraspati - detikNews
Kamis, 22 Jul 2021 17:47 WIB
Lestari Moerdijat
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta para kepala daerah tidak menunda atau memendam dana bantuan langsung tunai (BLT). Menurut Rerie, sapaan akrabnya, BLT tersebut telah dianggarkan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19.

"Pemerintah daerah diharapkan tanggap terhadap kebijakan pemerintah pusat dan kondisi krisis yang terjadi saat ini dengan tidak menunda, apalagi memendam dana BLT yang sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh rakyat," tandas Rerie dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021).

Menurut politikus Partai NasDem itu, penyaluran dana BLT bukan hal baru bagi pemerintah daerah. Bantuan tersebut sudah berlangsung lama, dan setiap daerah telah memiliki data penerima bantuan sampai ke desa-desa.

"Jadi, tidak ada alasan untuk berlama-lama dalam proses pencairan dan distribusi dana bantuan sosial tersebut," ujarnya.

Rerie mengatakan berbekal pengalaman dalam menyalurkan BLT selama ini, selain tanggap, pemerintah daerah mestinya gerak cepat dan trengginas dalam mendistribusikan BLT kepada warga yang berhak menerima.

Jika ada kendala dalam proses penyaluran, lanjut Rerie, pemerintah daerah harus segera mencari tahu sumber masalahnya dan cepat menentukan jalan keluar untuk mengatasinya.

"Kita sekarang berada pada situasi pandemi. Jangan sampai kendala yang bersumber pada birokrasi, tapi yang jadi korban adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa," imbuh Rerie.

Di sisi lain, Rerie menjelaskan distribusi BLT tidak boleh berbelit karena dana tersebut sangat dibutuhkan untuk menstimulasi daya beli masyarakat yang terpuruk karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19.

"Dana itu sangat penting guna merangsang daya beli yang terpuruk. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan mengulur-ulur pencairannya."

Lebih lanjut, Rerie menuturkan pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 1,5 tahun, telah memberikan banyak pelajaran berharga, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan bersama, persoalan bangsa dan negara.

"Pandemi memaksa kita untuk bekerja secara profesional dan cepat tanggap terhadap berbagai permasalahan di sekitar. Jangan sampai ketidakprofesionalan kita memunculkan penderitaan bagi mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan dari negara," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Rabu (21/7) kemarin mengungkap lambatnya pemerintah daerah menyalurkan BLT ke desa-desa.

Padahal, ada anggaran Rp 28,8 triliun atau 30% dari dana desa Rp 72 triliun yang disalurkan pemerintah pusat untuk bantuan masyarakat. Dengan anggaran itu, seharusnya warga bisa menerima bantuan Rp 300 ribu per bulan.

"Namun, realisasinya baru 5,2 juta keluarga yang menerima. Padahal, BLT desa ini bisa diberikan untuk 8 juta KPM (keluarga penerima manfaat), di mana mereka bisa mendapatkan Rp300 ribu per bulan selama 12 bulan," kata Sri Mulyani.

(ncm/ega)