1.000 Aktivis Islam Solo Aksi Tolak Eksploitasi SDA Oleh Asing

Solo - Sekitar seribu orang gabungan sejumlah elemen muslim di Solo menggelar aksi menolak apa yang mereka sebut penjajahan model baru berupa eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh asing. Mereka juga akan mengirim utusan untuk menemui MUI, DPR RI dan Menneg BUMN. Massa gabungan yang menamakan diri Gerakan Umat Anti Penjajahan (GUAP) tersebut menggelar aksi di Bundaran Gladag, Solo, Jumat (24/3/2006). Aksi tersebut melibatkan massa dari dewasa, remaja hingga anak-anak. Menurut koordinator aksi, Moch Sholeh, mereka menolak eksploitasi SDA Indonesia karena sangat merugikan rakyat. Selain itu pihak asing juga telah melakukan adu domba warga Indonesia sendiri, termasuk kerusuhan di Abepura yang menewaskan empat polisi dan satu anggota TNI. Dicontohkannya, pengelolaan tambang di Papua oleh Freeport dan minyak di Cepu oleh ExxonMobil sebagai pelanggaran hukum dan UUD 1945. Dia juga mengatakan dukungan warga sekitar Cepu terhadap ExxonMobil adalah rekayasa yang dilakukan untuk mengadu rakyat Indonesia. Untuk itu GUIP pekan depan akan mengirim 13 orang utusan untuk menemui Dewan Syariah di MUI Pusat, DPR RI dan Menneg BUMN. Pertama yang ditemui adalah Dewan Syariah di MUI karena lembaga tersebut berkewajiban memikirkan nasib umat atas terjadinya penjajahan baru tersebut. Delegasi diketuai oleh Sholeh sendiri. Sebagai anggota di antaranya adalah Wahyuddin (pimpinan Pesantren Al-Mukmin Ngruki), Muinuddinillah (pimpinan Pesantren Assalam, Sukoharjo), Shihabuddin (pimpinan Pesantren Isykarima, Karanganyar), Mudzakir (pimpinan Pesantren Al-Islam, Solo). Turut juga sebagai anggota delegasi adalah Achmad Sukina (Ketua Umum Majelis Tafsir Al-Qur'an), Yadi Purwanto (dosen UMS), Ali Usman (pengusaha), Zaenal A Adnan (PKU Muhammadiyah) dan lain-lainnya. Dukung RUU APP Dalam aksi tersebut GUIP juga menyatakan dukungan kepada DPR agar segera mengesahkan RUU Anti-Pornografi dan Poronoaksi (APP) menjadi UU. Alasan dukungan itu adalah untuk menjaga integritas moral bangsa. Hal tersebut juga akan mereka sampaikan saat bertemu dengan pimpinan DPR nanti. "Inti dukungan penuh kami ini adalah mendukung secepatnya penyelamatan moral bangsa dari upaya pembobrokan moral oleh pihak asing yang secara sistematis dilakukan sebagai instrumen dari penjajahan," ujar Sholeh yang juga guru besar dari FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo tersebut. (nrl/)