Formappi Heran Sekjen DPR Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 14:39 WIB
Peneliti Formappi Lucius Karus
Lucius Karus (dok. detikcom)
Jakarta -

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar ditunjuk menjadi komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Penunjukan Indra dinilai sangat merugikan DPR.

"Sebagai pemegang kendali tertinggi pada bagian supporting system DPR, penunjukan Indra sebagai komisaris tentu saja membuat beban kerjanya bertambah. Itu artinya tanggung jawab sebagai pemegang kendali kesekjenan DPR akan terganggu dengan sendirinya," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Lucius menilai penunjukan Indra sebagai komisaris BUMN tidak diperkenankan apa pun alasannya. Sebab, faktanya, seorang komisaris tetap memiliki tanggung jawab membesarkan perusahaan.

"Faktanya ada tanggung jawab pada komisaris untuk mengangkat BUMN hingga mampu memberikan keuntungan. Tentu saja ini sebuah beban. Oleh karenanya, sulit menerima penunjukan Sekjen DPR sebagai komisaris, yang sekaligus berarti bahwa ia merangkap jabatan," sebut Lucius.

Lucius menegaskan bahwa DPR tidak boleh membiarkan penunjukan Indra sebagai komisaris BUMN. Jika membiarkan, sebut dia, berarti DPR telah menjadi bagian pelemahan legislatif dan istilah 'bagi-bagi' jabatan.

"Bagi DPR, penunjukan Indra sebagai Komisaris ini tentu bukan kabar baik, dan karenanya tak bisa didiamkan begitu saja. Mendiamkan penunjukan itu hanya berarti bahwa DPR memang menjadi bagian dari upaya melemahkan kinerja DPR karena sokongan kesekjenan yang lemah," tutur Lucius.

"Lainnya, DPR juga turut berkontribusi pada pelemahan BUMN yang makin tak sehat semenjak jabatan Komisaris hanya menjadi ajang bagi-bagi jatah saja," imbuhnya.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.