3 Catatan Ketua Komisi X DPR soal Jokowi Izinkan Rektor UI Rangkap Jabatan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 12:16 WIB
Jubir DPP PKB Syaiful Huda.
Syaiful Huda (Dok. PKB)
Jakarta -

PKB mengkritik perubahan statuta Universitas Indonesia (UI) yang kini memperbolehkan rektor rangkap jabatan. Pimpinan Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Syaiful Huda menilai saat ini kampus sangat ingin masuk menjadi bagian 'penguasa'.

Huda menekankan bahwa kampus harus menjadi lembaga yang independen dan kritis terhadap pemerintah. Dia ingin kampus tidak terlibat di berbagai struktur pemerintah.

"Catatannya, satu, kita semuanya punya kepentingan untuk menjadikan kampus ini, apa pun, sebagai lembaga yang independen, yang dia bisa menjadi kekuatan kritis terhadap pemerintah. Itu fitrahnya, dan harus dipertahankan," kata Huda kepada wartawan.

"Bahwa turunan dari itu lalu kampus harus tidak terlibat dalam berbagai struktur di pemerintahan, itu adalah bagian dari semangat kita, Kampus sebagai kekuatan kritis, dan bagi Indonesia sebagai negara demokratis sesungguhnya itu penting," imbuhnya.

Huda mengaku merasakan suasana kampus ingin menjadi bagian dari pemerintah. Imbasnya, sebut dia, kampus menjadi tak terurus.

"Kedua. Kita ingin kampus juga tidak terjebak pada pragmatisme politik. Kira-kira begini, saya sebagai orang partai kan menjadi nggak lucu sesungguhnya. Kita merasakan ada suasana kampus begitu sangat ingin masuk ke kuasa negara, pemerintah, dan akhirnya kampus tidak terurus dengan baik, itu risikonya," sebut Huda.

"Saya membayangkan suatu saat ada reposisi ulang berbagai peraturan tentang hubungan kampus dengan pemerintah," sambung dia.

Lebih lanjut, menurut Huda, pengaturan posisi kampus terhadap pemerintah sebaiknya dipertegas kembali melalui peraturan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

"Yang ketiga, keluarnya PP ini secara pragmatis menghentikan perdebatan. Jadi pada kepentingan pragmatisme, okelah ini menuntaskan perdebatan yang akhir-akhir ini mengemuka di ruang publik. Tinggal, lalu, karena ini sudah menjadi keputusan politik, kita tunggu saja evaluasi mungkin, bisa pasca rezim, pasca-Pak Jokowi, apakah masih perlu menjadikan kampus model dari kepentingan pemerintah atau kampus harus tetap pada posisi otonom, independen sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang bisa melakukan kritik, pressure group dan seterusnya," papar Huda.

Huda sendiri menginginkan kampus tetap sebagai kekuatan intelektual yang kritis. Dia juga berharap ke depan kampus bebas dari kepentingan rezim politik.

"Saya kira ke depan saya berharap kampus lebih baik steril dari kepentingan pragmatisme rezim politik, apapun itu. Dan saya berharap sivitas akademiknya jangan terlalu tergoda politik. Politiknya diurus parpol saja," pungkasnya.

(zak/tor)