.webp)
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendukung langkah Pemerintah yang melakukan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) di wilayah Jawa dan Bali.
Pasalnya, laju penyebaran Covid-19 masih terus meningkat dari waktu ke waktu hingga mencapai 30.000 sampai 40.000 lebih kasus COVID-19 per hari belakangan ini. Syarief bahkan menilai, perpanjangan PPKM harusnya dilanjutkan hingga akhir Juli 2021.
"Kita melihat, kasus harian COVID-19 belum menunjukkan penurunan sehingga perlu diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Sembari, Pemerintah juga terus melakukan pendistribusian bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu, juga bagi keluarga yang terpapar dan merasakan akibat dari Pandemi COVID-19.", ungkap Syarief Hasan dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan dari data Satgas Penanganan Pandemi COVID-19 menyebutkan, kasus harian pada Selasa, (20/7/2021) mencapai 38.325 kasus, naik dari sehari sebelumnya mencapai 34.257 kasus. Kasus ini menambah total kasus COVID-19 hingga mencapai 2,95 juta kasus. Sementara itu, kasus kematian harian pada Selasa, (20/7) mencapai 1.280 kasus sehingga total kasus meninggal dunia karena COVID-19 kini mencapai 76.200 kasus.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan, Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Darurat ini. "Pemerintah harus melakukan evaluasi sehingga efektivitas dari PPKM Darurat ini membaik karena belum ada kemajuan signifikan yang ditunjukkan dari pelaksanaan PPKM Darurat beberapa waktu yang lalu. Selain itu, perlu adanya kebijakan lanjutan sebagai penguatan PPKM Darurat.", ungkap Syarief Hasan.
Menurut Syarief Hasan, Pemerintah harus mengambil kebijakan lanjutan dari PPKM Darurat yakni melarang masuknya WNA dari negara episentrum Covid-19 sementara waktu.
"Pemerintah harus berani mengambil kebijakan pelarangan masuknya WNA, seperti dari India, China, dan beberapa negara lainnya yang berpotensi menyebarkan Covid-19. Langkah ini adalah hal lumrah dilakukan oleh berbagai negara untuk memutus laju penyebaran COVID-19.", ungkap Syarief Hasan.
Apalagi, Presiden Jokowi menyebut bahwa WHO memprediksi akan muncul varian baru setelah Delta. "Sejak awal COVID-19 hingga munculnya varian Delta menunjukkan bahwa pintu masuk WNA harus diperketat. Jangan sampai varian baru Covid-19 menyebar lewat pendatang dari luar, Pemerintah kemudian kalang kabut menanganinya. Lebih baik mencegah dengan melarang masuknya WNA untuk sementara waktu.", ungkap Syarief Hasan.
Politisi senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk melakukan analisis dengan para pakar. "Pemerintah harus melakukan analisis dengan segala sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memprediksi kapan dan bagaimana Pandemi ini bisa berakhir sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian dan ketenangan dengan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah.", tutup Syarief Hasan
Simak Video: Kriteria WNA yang Boleh Masuk ke Indonesia Saat Pandemi
