Ahli UGM Minta Perpres Bebas Visa 169 Negara Dievaluasi

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 10:33 WIB
Direktur Advokasi PUKAT UGM, Oce Madril
Ahli hukum tata negara, Oce Madril (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan kebijakan PPKM level 3 dan 4 sebagai lanjutan dari PPKM darurat. Hal ini dinilai sebagai momentum tepat untuk menghapus kebijakan bebas visa terhadap 169 negara karena membuka pintu bagi banyak WNA datang ke Indonesia.

"Saat ini waktu yang tepat menelaah kebijakan bebas visa 169 negara karena tidak efektif sesuai tujuan dan perlu memformulasikan skema kebijakan yang baru," kata ahli hukum tata negara Oce Madril kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).

Kebijakan bebas visa itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Kebijakan bebas visa itu awalnya bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

Namun dalam perkembangannya, muncul pandemi COVID-19 yang mendera seluruh negara. Meski kini Kementerian Hukum dan HAM sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa, itu dinilai tidak tepat.

"Permen kok menganulir Perpres," ujar Oce.

Menurut Oce, pada dasarnya orang asing yang akan masuk ke Indonesia dapat dibebaskan dari kewajiban visa. Di sisi lain, wewenang yang diberikan oleh UU Keimigrasian merupakan wewenang yang terbatas.

Pelaksanaan wewenang tersebut berdasar pada 2 asas, yaitu asas timbal balik dan asas manfaat, sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a UU Keimigrasian dan Pasal 98 PP Keimigrasian.

Jadi, untuk negara yang tidak masuk kategori tingkat kunjungan wisata tinggi ke Indonesia (tourist generating countries) serta tidak juga memberikan pembebasan visa kunjungan kepada WNI, dihapuskan dari daftar bebas visa kunjungan.

"Perlu adanya konsistensi Perpres 21 Tahun 2016 dengan PP 31/2013 dan UU 6/2011. Selain itu, kebijakan bebas visa kunjungan tidak memenuhi asas resiprositas dan asas manfaat," pungkas Oce.

Di sisi lain, kebijakan bebas visa 169 negara itu menghilangkan pendapatan negara sebesar Rp 1,3 triliun. Efek lain juga mempengaruhi kinerja pengawasan dan berdampak pada penegakan hukum, sosial masyarakat, dan keamanan. Oleh sebab itu, menurut Oce, Perpres 21/2016 perlu dikaji ulang.

"Solusinya yaitu mengevaluasi, mengubah kebijakan dan membuat skema kebijakan baru," cetus Oce.

Lihat Video: PPKM Kini Pakai Level 1-4, Reaksi Netizen: Kayak Ayam Geprek

[Gambas:Video 20detik]



(asp/aud)