Jokowi Izinkan Rektor UI Rangkap Jabatan, MWA Klaim Proses Revisi dari 2019

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 10:22 WIB
Saleh Husin
Saleh Husin (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta -

Aturan larangan Rektor UI rangkap jabatan sebagai komisaris BUMD/BUMN sebelumnya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI. Kini larangan tersebut tidak berlaku dalam versi terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

"Seingat saya proses revisi statuta UI sudah sejak akhir 2019 dan melibatkan banyak pihak termasuk lintas kementerian," kata Ketua MWA UI Saleh Husin saat dikonfirmasi detikcom terkait persoalan ini, Rabu (21/7/2021).

"Dan semua proses revisi tersebut tentu sesuai mekanisme dan tata aturan yang berlaku. Jadi tidak ada yang tiba-tiba karena prosesnya cukup lama juga sangat menguras tenaga dan waktu," sambungnya.

Saleh mengatakan MWA menerima salinan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI tersebut pada Senin (19/7). Pihaknya akan lebih dulu mempelajari untuk kemudian dirapatkan di MWA untuk membuat aturan-aturan turunannya.

Saleh menambahkan MWA mengapresiasi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas adanya revisi Statuta UI. Dia menyatakan itu dapat menjadi pegangan baru bagi UI untuk mengatasi ketertinggalan menuju universitas kelas dunia.

"Juga kami harus berterima kasih kepada pemerintah karena akhirnya statuta yang baru tersebut terbit karena banyak hal-hal mendasar yang sekarang diatur dalam statuta yang baru sehingga dapat menjadi pegangan UI untuk berlari lebih kencang lagi guna mengejar ketertinggalan menuju universitas kelas dunia," ujarnya.

PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada hari yang sama.

Dulu pada Statuta UI versi lama, larangan rektor UI untuk merangkap jabatan komisaris didasarkan pada Pasal 35 huruf c. Di pasal itu disebut rektor dilarang menjabat pada BUMN/BUMD/ataupun swasta, maka otomatis menjadi komisaris juga dilarang.

Kini pada Statuta UI versi baru, larangan rektor UI merangkap jabatan memang masih ada, tapi tidak secara umum seperti Statuta UI versi sebelumnya yang menggunakan kata 'pejabat'. Kini, rektor UI hanya dilarang merangkap menjadi 'direksi' BUMN/BUMD/swasta. Jadi, tak ada larangan rektor UI rangkap jabatan kecuali menjadi direktur suatu perusahaan.

Perubahan Statuta UI

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI

Pasal 35

Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;

d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI

Pasal 39

Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;

c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Lihat Video: Rangkap Jabatan, Ari Kuncoro Harus Pilih Jadi Rektor UI atau Komisaris

[Gambas:Video 20detik]




(hri/fjp)