18 dari 24 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Ikut Diklat Bela Negara di Unhan Besok

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 09:26 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Sebanyak 18 dari 24 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) bakal mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara sebagai syarat menjadi ASN. Diklat akan digelar di Universitas Pertahanan (Unhan).

"Sebagai tindak lanjut proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, KPK bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN," kata Sekjen KPK Cahya H Harefa kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).

"Diklat akan digelar di Universitas Pertahanan RI Sentul, Bogor, mulai tanggal 22 Juli hingga 30 Agustus 2021," imbuh Cahya.

Cahya mengatakan KPK telah memberi kesempatan kepada 24 pegawainya untuk mengikuti diklat ini. Namun, hanya ada 18 orang yang setuju untuk ikut diklat yang dimulai besok.

"Dari 24 pegawai yang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat, tercatat 18 orang telah bersedia dengan menandatangani formulir kesediaan untuk mengikuti diklat tersebut," katanya.

Cahya mengatakan dua dari 18 pegawai itu masih menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Kedua pegawai tersebut akan mengikuti diklat secara daring.

"Dari 18 pegawai yang bersedia, 16 orang akan mengikutinya secara langsung, sedangkan dua pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri COVID-19 akan mengikutinya secara daring," ujarnya.

Cahya menjelaskan materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung. Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan (empat konsensus dasar negara), Sishankamrata, kepemimpinan berwawasan bela negara, serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme dan konflik sosial.

Studi inti, katanya, berisi materi untuk mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Selanjutnya, studi pendukung terdiri dari pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal (KPK), serta bimbingan dan pengasuhan.

"KPK berharap melalui diklat ini dapat menciptakan dan menumbuhkembangkan kesadaran bela negara serta wawasan kebangsaan bagi Insan KPK dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan untuk pegawai KPK alih status menjadi ASN direncanakan pada 20 Juli mendatang. Diklat bela negara ini akan diikuti juga oleh 24 pegawai KPK yang tidak lulus TWK tapi masih bisa dibina.

"Adapun pendidikan lainnya adalah pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS), tapi masih diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan untuk 24 pegawai KPK sebelum dilantik dan diangkat sumpah sebagai ASN," kata Firli dalam keterangan pers tertulis, Rabu (14/7).

"Adapun rencana pelaksanaan pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan masih direncanakan tanggal 20 Juli 2021," sambungnya.

Firli menerangkan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mengatur pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan itu, mulai lokasi hingga materinya. KPK pun, kata Firli, telah melakukan tanda tangan perjanjian kerja sama dengan Kemhan perihal ini.

"Untuk itu, KPK bekerja sama dengan Kemhan RI untuk penyelenggaraan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan. Selanjutnya, untuk pegawai yang akan mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan dengan bekerja sama dengan Kemhan RI, kami sudah melakukan tanda tangan PKS dengan Kemhan RI. Sekjen KPK bekerja sama dengan Sekjen Kemhan RI. Program, tempat, lokasi, materi, dan pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan direncanakan oleh Kemhan RI," ungkapnya.

Lihat Video: Pakar Hukum Dorong Peran Masyarakat Usai KPK 'Sekarat'

[Gambas:Video 20detik]



(haf/haf)