Pedagang Angkringan di Jakbar Surati Jokowi Minta PPKM Darurat Tak Diperpanjang

Andi Saputra - detikNews
Senin, 19 Jul 2021 16:04 WIB
Poster
Ilustrasi PPKM Darurat (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Pedagang angkringan di Jakarta Barat (Jakbar) Muhammad Aslam menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PPKM darurat tidak diperpanjang. Selain itu, langkah hukum akan dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena PPKM darurat tidak membuahkan hasil.

"Kami Viktor Santoso Tandiasa, Eliadi Hulu dkk dari Kantor Hukum VST and Partners, telah mendapatkan kuasa dari pedagang angkringan Muhammad Aslam. Di mana yang pada intinya, klien saya pedagang angkringan di Jakarta Barat biasa mencari nafkah dengan berjualan angkringan di malam hari selepas magrib. Namun, di masa PPKM darurat, klien saya dilarang untuk berdagang, sebagaimana aturan PPKM darurat jam 20.00 sudah harus tutup. Tentunya hal itu membuat klien saya rugi dan tidak bisa mendapatkan nafkah," kata Eliadi kepada wartawan, Senin (19/7/2021).

Surat itu telah didaftarkan dalam sepucuk surat ke Setneg, di komplek Istana, Jakarta. Eliadi menyerahkan Surat Keberatan Administratif kepada Presiden atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah berlangsung dari 3 Juli 2021 sampa 20 Juli 2021.

"Diperpanjang ataupun tidak, PPKM sudah dilakukan, dan sudah menimbulkan kerugian bagi masyarakat kecil. Sementara hasilnya dapat dikatakan gagal untuk menekan lonjakan COVID-19. Oleh karenanya 5 hari ke depan kami akan mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum ke PTUN Jakarta," tutur Eliadi.

Menurut Eliadi, penerapan PPKM darurat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Cacat secara legalitas bertentangan dengan konstitusi. Karena Instruksi Menteri Dalam Negeri tidak terdapat dasar hukum untuk menerapkan PPKM darurat yang membatasi bahkan melarang masyarakat yang berada dalam wilayah penerapan PPKM darurat untuk dapat mencari nafkah.

"Selain itu, PPKM darurat telah melanggar konstitusi, di mana dalam Pasal 28A UUD 1945 menjamin setiap orang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya," ucap Eliadi menegaskan.

Sementara itu, Victor menyitir Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin orang berhak untuk bekerja. Artinya, dalam keadaan apa pun pemerintah tidak boleh melarang setiap orang untuk bekerja demi mempertahankan hidup dan kehidupannya (mencari nafkah).

"Oleh karenanya, terhadap kondisi adanya pandemi, UU Kekarantinaan Kesehatan sudah mengatur dalam Pasal 55 apabila dilakukan karantina wilayah (dalam hal ini terjadi pembatasan HAM), maka pemerintah pusat bersama pemerintah daerah wajib menanggung seluruh kebutuhan hidup warga masyarakat yang ada di wilayah yang dilakukan karantina wilayah," papar Victor.

Menurut Victor, pembatasan HAM yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, harus dilakukan dengan undang-undang. Artinya, pembatasan HAM dengan Instruksi Mendagri tentang PPKM darurat tidak memiliki legalitas dan melanggar konstitusi.

"Ditambah lagi dengan mengubah kebijakan karantina wilayah menjadi PPKM Darurat di mana secara substansi memiliki kesamaan dalam penerapannya. hal ini menjadi terlihat dugaan agar pemerintah lepas dari tanggung jawab untuk menanggung kebutuhan hidup masyarakat di masa PPKM," pungkas Victor.

(asp/yld)