Berhati-hatilah pada Australia

Jakarta - Kita akan menghadapi kembali hubungan buruk dengan Australia. Pasalnya, negera tetangga itu, Kamis (23/3/2006) kemarin, telah memberikan visa sementara kepada 42 dari 43 pencari suaka dari Papua. Padahal sebelumnya Presiden SBY meminta Australia untuk memulangkan mereka.Pemberian visa tersebut membuat Koran Tempo menyimpulkan bahwa Australia terang-terangan melindungi anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebab, saat rombongan berperahu dari Marauke itu tiba di Cape York, pantai Autralia pada Januari lalu, mereka membawa bendera Papua Merdeka.Mereka mengklaim telah telah dikejar-kejar oleh militer Indonesia, sehingga terpaksa lari ke Australia. Mereka juga mengklaim telah terjadi pembunuhan massal oleh militer Indonesia. Rupanya pemerintah Australia menerima klaim tersebut, sehingga mereka diberi visa tinggal sementara selama tiga tahun. "Keputusan memberikan visa sesuai dengan hukum internasional dan undang-undang Australia," kata Menteri Imigrasi Australia Amanda Vanstone.Apakah Australia benar-benar bisa membutikan kebenaran klaim para pencari suaka tersebut? Agaknya ini dianggap soal lain oleh pemerintah Asutralia. Maklum, tekanan publik internal atas kasus ini cukup kuat mendera pemerintah Australia, sehingga tidak ada cara lain kecuali menerima mereka.Sesungguhnya sejauh ini Australia tidak bisa menunjukkan secara langsung permintaan pemerintah Indonesia seperti disampaikan Menlu Hassan Wirajuda. "Silakan Australia membuktikan bahwa pencari suaka itu sedang dalam pengejaran pemerintah Indonesia," kata Hassan yang tak pernah dijawab Australia.Seperti dilaporkan Indo Pos, Menlu Australia Alexander Downer telah menelepon Menlu Hassan untuk menjelaskan keputusan pemerintah Australia ini. Menurut Jubir Deplu Australia, telepon ini merupakan bukti sikap Australia untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Tetapi apalah artinya penjelasan Menlu Downer itu bila kenyataanya Australia mengabaikan permintaan Indonesia. Jelas kebijakan Australia ini memicu protes Indonesia. Indonesia menilai Australia menerapkan standar ganda dalam hal ini. Anggota DPR juga menunjukkan ketidaksukaan.Menurut anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnandi, pemberian suaka kepada 42 warga Papua anggota OPM merupakan sikap yang tidak bersahabat. Apalagi saat ini Indonesia sedang berupaya menyelesaikan masalah Papua bersama rakyat Papua dengan cara yang benar."Jadi, patut diduga Asutralia punya agenda tertentu di Papua. Pemerintah harus bersikap tegas, jangan sampai Australia bisa melaksanakan agenda politik tersebut dan merugikan Indonesa. Kita mengecam dan menyesalkan sikap Australia," katas Yuddy yang didukung oleh kolega-koleganya sesama anggota DPR.Tentu saja pemerintah Australia menolak tudingan itu. Dalam berbagai kesempatan, baik PM, Menlu maupun Dubes Astraliu untuk Indonesia selalu mengemukakan dukungannya atan keutuhan NKRI. "(Pemberian visa itu) bukan berarti pemerintah kami mendukung separatisme di Papua," ujar Dubes Australia Bill Farmer.Namun, belajar dari pengalaman masa lalu dan praktek politik hubungan antarnegara di wilayah lain, tidak ada sikap yang tetap dari suatu negara atas satu isu. Perubahan-perubahan politik global, dinamika politik internasional, serta kalkulasi ekonomi masing-masing negara, sangat menentukan sikap politik dalam bertetangga.Dalam kasus Timor Timur, misalnya. Indonesia sampai akhirnya mengintervensi dan menguasai wilayah Portugal itu tidak lain karena dorongan Amerika Serikat dan Australia. Namun kedua negara itu juga yang getol memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur dengan berbagai cara yang mempermalukan Indonesia.Memang, ada masalah internal, seperti pelanggaran HAM dan ketidakadilan ekonomi, yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi, sembil terus menyelesaikan masalah-masalah tersebut, kita harus tetap berhati-hati dalam menghadapi Australia. Sebab, kita tidak pernah nyaman berhubungan dengan pemerintah Australia, meski hubungan sesama warga negara berlangsung baik. (nrl/)