.webp)
Hari demi hari penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Salah satu strategi pemerintah dengan menitikberatkan penyekatan di sejumlah daerah pun kini dipertanyakan.
Penyekatan itu merupakan salah satu implementasi dari PPKM darurat yang dicanangkan pemerintah. Namun kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta strategi itu dievaluasi.
"Kalau saya lihat malam, juga pagi tadi saya ke Pulogadung tadi, saya lihat masih cukup ramai," ucap Jokowi dalam konferensi pers pada Sabtu, 17 Juli 2021.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi malam saya ke kampung juga ramai banget," imbuh Jokowi.
Jokowi tidak menyebut detail 'kampung' mana yang dimaksudnya itu. Namun pada Kamis, 15 Juli, diketahui Jokowi sempat blusukan ke suatu permukiman warga di Sunter Agung, Jakarta Utara sembari membagikan sembako dan paket obat ke warga di malam hari.
"Artinya, penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi, apakah efektif juga menurunkan kasus," ucapnya.
Menanggapi hal itu Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Istiono meminta perkantoran sektor esensial dan non-esensial mematuhi aturan PPKM Darurat agar mobilitas warga dapat dikurangi. Selain itu dia meminta seluruh sektor berperan aktif mengurangi mobilitas masyarakat.
"Harusnya tidak saja mengandalkan penyekatan dengan pengetatan mobilitasnya, namun sektor esensial dan non-esensial patuh aturan. Kalau sektor hulu patuh akan sangat mengurangi beban mobilitas di jalan," ujar Istiono saat dikonfirmasi, Minggu (18/7/2021).
"Oleh karena itu, peran camat, kepala desa, RT/RW serta tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas-ormas ikut berperan aktif kurangi mobilitas masyarakat. Baik dengan cara sosialisasi maupun pengetatan keluar-masuk desa, perkampungan, dan perumahan," imbuh Istiono.
Penyekatan di Jakarta
Pemberlakuan penyekatan ini terjadi di seluruh Indonesia tetapi sebagai contoh mari lihat bagaimana aturan penyekatan di Jakarta. Tercatat sejak Kamis, 15 Juli, setidaknya ada 100 titik penyekatan baru di Jakarta.
Ada jam tertentu yang diberlakukan dalam penyekatan PPKM Jakarta. Polisi membaginya dalam dua skema di 100 titik di Jakarta dan sekitarnya, yaitu:
1. Pukul 06.00-10.00 WIB
Penyekatan dimulai pukul 06.00 pagi. Hanya masyarakat yang bekerja di sektor kritikal maupun sektoran yang diizinkan melintas. Namun dengan membawa syarat-syarat khusus, seperti STRP ataupun surat tugas.
"Jadi kami mengimbau kepada teman-teman yang bergerak di sektor kritikal dan esensial, silakan Anda bergerak dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB," kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo.
Jam penyekatan PPKM dibuat sebagai respon atas hasil dari pemantauan polisi selama awal PPKM darurat. Menurut Sambodo, ada pola yang sama di mana mobilitas warga di luar sektor esensial dan kritikal di atas pukul 10.00 WIB.
2. Pukul 10.00-22.00 WIB
Dalam kurun waktu itu, titik penyekatan hanya diizinkan untuk kendaraan tenaga kesehatan hingga keperluan darurat.
"Penyekatan itu tetap kami jaga khusus untuk nakes, dokter, perawat, darurat termasuk TNI-Polri, oksigen, dan sebagainya. Di luar itu, kami tidak layani karena kita anggap kritikal dan esensial seluruhnya sudah masuk kerja," papar Sambodo.
"Jadi pukul 06.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB kita sekat. Pukul 10.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB kita tutup, artinya anggota tidak lagi berdebat, hanya untuk yang darurat, nakes yang kita perbolehkan," jelasnya.
Sementara itu, mulai pukul 22.00-06.00 WIB polisi tidak melakukan penyekatan. Alasannya, di rentang waktu tersebut, mobilitas warga sudah menurun.
Kapan Jam Penyekatan PPKM Jakarta Berlaku?
Diketahui jam penyekatan selama PPKM Jakarta tersebut berlaku sejak Kamis (15/7) pukul 06.00 WIB dengan 100 titik yang dijaga. Dengan kata lain, ada penambahan sekitar 25 titik penyekatan sejak awal penerapan PPKM darurat di wilayah Polda Metro Jaya, dimana sebelumnya hanya 75 titik yang disiapkan.
Sebanyak 100 titik penyekatan Jakarta tersebar di sejumlah ruas jalan. Mulai dari dalam kota, batas kota, hingga ruas jalan penyangga menuju Jakarta.
"Untuk di dalam kota ada 19 titik, di tol ada 15 titik, di batas kota 10 titik, di wilayah penyangga ada 29 titik, dan ruas jalan Sudirman-Thamrin itu ada 27 titik sehingga total ada 100 titik," kata Sambodo.
Penambahan titik penyekatan dilakukan karena terjadi peningkatan mobilitas warga menjelang akhir masa PPKM darurat. Padahal di awal, pihak kepolisian mencatat ada penurunan mobilitas warga hingga 30 persen.
"Tanggal 5 Juli itu sempat turun mobilitas di angka 30 persen. Tanggal 11 Juli penurunan mobilitas di bawah 20 persen. Sehingga kemudian warnanya hitam. Padahal target di PPKM mikro ini target penurunan mobilitas antara 30-50 persen," terang Sambodo.
Menurut Sambodo, mobilitas di batas kota masih bisa ditekan. Namun pergerakan di dalam kota justru meningkat. Sebagai hybrid concentric, sulit untuk memisahkan residensial, pusat kota, dan sebagainya. Dengan demikian, pembatasan mobilitas di dalam kota juga perlu dilakukan.
