Arbi: Bukan UU Parpol yang Salah Tapi Elit-elitnya

Jakarta - Partai politik kembali menuai pandangan tidak sedap dari masyarakat. Survei LSI menunjukkan 52 persen responden tidak puas dengan kinerja mereka. Atas hal ini muncul pemikiran agar UU Parpol dikaji ulang. Namun wacana tersebut malah dianggap tidak perlu dan mengada-ngada."Masalahnya bukan pada UU-nya, pengkajian itu tidak ada gunanya. Tidak demokratis dengan mengganti UU. Masalahnya pada sikap elit partai, mereka hanya mengurusi nafsu berkuasa," kata pengamat politik UI Arbi Sanit, saat dihubungi detikcom, Jumat (24/3/2006).Menurutnya, elit-elit politik yang mendirikan partai itulah yang tidak mau mengabdi kepada masyarakat, sehingga sistem partai menjadi rusak. Jadi tidak hanya sekadar menggantungkan pada penggantian UU 31/2002 tentang parpol semata."UU tidak memperbaiki negara. UU bisa dirongrong elit yang berkuasa. Tapi sistem operasional di lapangan yang menentukan," ujarnya.Arbi melihat, akibat ulah elit-elitnya seluruh partai sudah rusak, hal itubisa dilihat dari sumbangan apa yang telah mereka berikan kepada masyarakat, yang kebanyakan hanya ucapan saja."Sekarang ini partai seperti tumpukan sampah tidak berguna. Idealnya ada dua partai kuat saja yang berkuasa saling bergantian memperebutkan suara rakyat pada pemilu," tuturnya.Dia menyarankan agar UU Parpol direvisi dengan menerapkan sistemdistrik pada pemilu. Hitungannya, 1 distrik untuk 1 kursi. Dengan demikian otomatis partai-partai yang banyak sekarang ini mau tidak mau akan bergabung."Saat ini dari 12 negara di Asia Pasifik, hanya 2 yang menggunakan sistemproporsional yakni Indonesia dan Kamboja, Anda lihat hasilnya seperti apa," sindir Arbi. (ahm/)