.webp)
Ketua KPK Firli Bahuri memuji keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan vaksinasi Corona atau COVID-19 berbayar. Firli menyebut keputusan tersebut sudah tepat.
"Berdasarkan catatan-catatan yang dimiliki KPK, keputusan presiden adalah yang terbaik. Dan KPK menyambut baik wejangan presiden untuk seluruh pejabat negara agar memiliki sense of crisis di masa pandemi COVID-19 ini," kata Firli kepada wartawan, Sabtu (17/7/2021).
Baca juga: Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar! |
Dia mengatakan KPK telah menyampaikan potensi korupsi terkait vaksinasi Corona berbayar yang dinamakan vaksin gotong royong (GR). Firli mengatakan dirinya hadir bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Tohir dan lain-lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Catatan KPK dalam rapat koordinasi pelaksanaan vaksin mandiri dan gotong royong tanggal 12 Juli 2021 bersama Menko Marvest, Menkes, Menteri BUMN, Kepala BPKP dan Jaksa Agung adalah tidak mendukung vaksin GR melalui Kimia Farma karena efektifitasnya rendah sementara tata kelolanya sangat beresiko korupsi," kata Firli.
Firli juga memberi catatan soal potensi-potensi pelanggaran jika vaksin berbayar tetap dilaksanakan. Firli menyebut hasil rapat itu juga telah diketahui oleh Jokowi.
"KPK telah memberikan pandangan hukum terkait potensi korupsi yang bisa terjadi serta masukan strategis jika harus tetap terlaksana, meski KPK telah memberi pandangan tetapi wewenang tersebut tetap milik kementerian dan lembaga terkait," ujarnya.
"Adapun hasil rapat itu tentu diketahui oleh presiden," sambungnya.
Sebelumnya, Jokowi memutuskan untuk membatalkan vaksin COVID-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7).
Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini. Vaksin tetap gratis bagi seluruh masyarakat.
"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," imbuhnya.
