.webp)
Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan semua kadernya harus taat hukum, khususnya yang menduduki jabatan publik. Bila tak taat hukum, kader tersebut akan disanksi, tak terkecuali anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Fraksi PAN, Najamuddin Mustafa.
"Kami sudah sampaikan semua kader PAN harus taat hukum, taat asas, apalagi mereka-mereka yang menduduki jabatan atau posisi publik, apakah itu eksekutif atau legislatif. Bagi mereka-mereka yang tidak taat asas, tentu akan kita berikan sanksi," tegas Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Sabtu (17/7/2021).
"Jadi siapa pun, tidak terkecuali, akan kita berikan sanksi," sambung Eddy saat menanggapi pertanyaan dari wartawan soal sikap PAN terhadap Najamuddin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eddy menyampaikan Ketum PAN Zulkifli Hasan telah berpesan kepada seluruh kader untuk disiplin protokol kesehatan (prokes), mematuhi aturan, termasuk ketentuan yang berlaku saat PPKM darurat. Jika melanggar, lanjut Eddy, Zulkifli mengatakan kader akan diberi sanksi dari organisasi kepartaian.
"Jadi ini adalah amanat dari ketum kami, dan ini adalah ketentuan yang sudah kita jalankan. Jadi tidak ada pengecualian, siapa pun itu yang melanggar prokes, tata tertib, ketentuan PPKM darurat, akan diberi sanksi organisasi," sambungnya.
Eddy memaparkan ada banyak jenis sanksi yang bisa diberikan, mulai pemberian peringatan hingga pemotongan gaji, bahkan penarikan fasilitas dari partai. "Macam-macam sanksinya. Sanksinya bisa berupa sanksi organisasi, bisa sanksinya mulai peringatan sampai pemotongan gaji, fasilitas, dan lain-lain," papar Eddy.
"Kami ingin tegaskan DPP PAN tidak akan sungkan-sungkan untuk menindak kader-kader yang langgar PPKM darurat," imbuh Eddy.
 Sekjen PAN Eddy Soeparno (Yudha Maulana/detikcom) |
Diketahui, anggota DPRD NTB Najamuddin Mustafa cekcok dengan petugas di titik penyekatan PPKM darurat, tepatnya titik masuk Kota Mataram. Cekcok terjadi karena Najamuddin dicegat saat hendak melintas.
Aksi adu mulut yang direkam oleh salah seorang petugas itu terjadi pada Kamis (15/7) dan viral di media sosial. Najamuddin tidak bisa masuk Mataram lantaran sopirnya belum divaksinasi.
Dalam video yang beredar, Najamuddin terdengar menjelaskan mengapa sopirnya belum divaksinasi. Anggota DPRD NTB dari Fraksi PAN itu menyebut sopirnya belum divaksinasi karena alasan mengidap penyakit.
"Jadi kami ini belum divaksin karena ada penyakit, surat keterangannya belum dikeluarkan berikutnya secara politik oleh negara," ujar Najamuddin kepada petugas kepolisian.
Polisi pun kemudian menyela dengan menunjuk sopir pribadinya yang tidak bisa menunjukkan kartu vaksin. Menurut polisi tersebut, salah satu syarat agar bisa masuk wilayah Mataram adalah menunjukkan sertifikat vaksinasi.
Lagi-lagi, Najamuddin memperdebatkan hal itu. Dia mengakui bahwa sopirnya memang belum divaksinasi karena belum mendapat giliran.
"Dia (sopir) bagian yang belum mendapatkan vaksin karena di desanya dia baru 800 yang vaksin dari 2.000," tegas Najamuddin.
Simak Video: Kadernya di NTB Cekcok dengan Petugas PPKM, PAN: Kita Sanksi!
