Beda Pendapat Antar Menteri soal PPKM Darurat Buat Masyarakat Kebingungan

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Sabtu, 17 Jul 2021 12:40 WIB
Penyekatan di Jl Mampang Prapatan Raya, jelang underpass arah Jl HR Rasuna Said, 17 Juli 2021. (Azhar Bagas Ramadhan/detikcom)
Foto: Penyekatan di Jl Mampang Prapatan Raya, jelang underpass arah Jl HR Rasuna Said, 17 Juli 2021. (Azhar Bagas Ramadhan/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyayangkan pola komunikasi yang buruk antara menteri di jajaran Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Menteri Kabinet Indonesia maju terkesan memiliki pandangan dan kebijakan yang berbeda-beda dalam menangani pandemi COVID-19, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Terbaru, para menteri berbeda pandangan dalam menyikapi rencana perpanjangan PPKM Darurat. Menteri Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut semakin lama kebijakan ini berlanjut tentu akan mengganggu perekonomian.

Hal ini berbeda dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy yang justru memastikan adanya perpanjangan PPKM Darurat sampai akhir Juli 2021 sebagaimana hasil putusan dalam Rapat Terbatas.

"Masyarakat menanti-nanti kelanjutan dari kebijakan PPKM Darurat, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Termasuk, apa kebijakan selanjutnya apabila dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Namun, para menteri malah berbeda pandangan soal perpanjangan PPKM Darurat," ujar Syarief dalam keterangannya, Sabtu (17/7/2021).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menekankan perbedaan pandangan wajar saja. Namun seharusnya disampaikan dalam forum internal kabinet.

"Perbedaan pandangan memang hal yang wajar. Akan tetapi, harusnya tidak disampaikan secara langsung ke publik sehingga masyarakat tidak percaya atas keseriusan Pemerintah dalam menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia," jelas Syarief Hasan.

Dia mendorong adanya pembahasan internal antara Menteri Kabinet Indonesia Maju. Baru kemudian hasil kesepakatan bisa disampaikan ke publik.

"Berbeda pendapat harus ditempatkan pada tempatnya. Harusnya, para menteri sepakat dulu dengan satu pandangan, baru disampaikan ke publik yang harap-harap cemas dengan kondisi darurat COVID-19 ini semakin mencemaskan," katanya.

Syarief Hasan pun meminta agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi jajarannya. Dengan begitu bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi sehingga masyarakat tetap percaya dengan segala kebijakan yang diambil Pemerintah. Namun, bagaimana masyarakat percaya jika muncul perbedaan pendapat antar menteri ataupun pembantu Presiden lainnya di depan publik?" tandasnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas. Utamanya terkait alternatif perpanjangan pelaksanaan PPKM Darurat demi menekan laju penyebaran COVID-19.

"Jika memang diperpanjang, Pemerintah harus tegas sembari segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan. Jika tidak dilanjutkan, Pemerintah harus segera menyiapkan alternatif kebijakan yang bisa menekan laju COVID-19, khususnya di daerah zona merah," pungkasnya.

Tonton juga Video: PAN Harap Warga Maafkan Kadernya yang Tolak Isoman-Minta RS Pejabat

[Gambas:Video 20detik]




(akd/ega)