Menkopolhukam Ungkap Alasan Dilibatkannya TNI hingga BIN untuk Vaksinasi

Menkopolhukam Ungkap Alasan Dilibatkannya TNI hingga BIN untuk Vaksinasi

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 17 Jul 2021 10:13 WIB
Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar vaksinasi untuk pelajar SMP-SMA dan door to door ke rumah warga. Vaksinasi ini ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi.
Vaksinasi massal ke pelajar yang digelar oleh BIN/Foto: Dok. BIN
Jakarta -

Anggota TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) terlibat dalam vaksinasi masyarakat untuk menanggulangi virus corona. Pemerintah menjelaskan mengapa aparat militer sampai agen badan intelijen ikut terlibat.

Penjelasan itu disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD ketika menjelaskan mengenai awal mula gagasan vaksin berbayar. Awalnya, Mahfud menjelaskan mengenai lonjakan kasus corona pada awal Mei lalu. Ledakan itu membuat pemerintah menggencarkan vaksinasi.

"Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta," ujar Mahfud MD melalui akun Twitter-nya, seperti dikutip Sabtu (17/7/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun ada persoalan lain dari digencarkanya vaksinasi itu. Vaksin ada tapi vaksinator atau orang yang menyuntikkan vaksin tak cukup banyak. Tenaga medis yang menjadi vaksinator jumlah tidak memadai.

"Terjadi antrean rakyat," ujar Mahfud.

ADVERTISEMENT

Dari situ lah kemudian, pemerintah menerjukan anggota TNI, Polri serta BIN untuk melatih vaksinator dan turun ke masyarakat.

"Tenaga medis tak cukup. TNI, Polri dan BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat," kata Mahfud.

Meski begitu, tetap banyak masyarakat yang tak terlayani. Dari situlah muncul gagasan agar pihak swasta ikut turun terlibat dalam vaksinasi, termasuk memiliki vaksinator mandiri. Namun gagasan itu ditolah oleh Presiden Jokowi.

"Tapi timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," kata Mahfud.

(fjp/fjp)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads