ICG: Pemerintah RI Harus Optimalkan Majelis Rakyat Papua

Jakarta - Sebuah laporan yang dikeluarkan International Crisis Group (ICG), memperingatkan perlakuan Indonesia pada provinsi Papua yang sedang bergolak dapat mengakibatkan keadaan bahaya yang berujung pada kegagalan.Tambah lagi setelah demonstrasi yang terjadi minggu lalu yang berujung pada tewasnya lima anggota pasukan keamanan, saat protes menentang penambang emas AS.Walaupun telah ada payung otonomi khusus yang memberikan warga asli Papua kemampuan untuk mengurus permasalahan mereka sendiri.Laporan tersebut juga menyebutkan keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) pun setelah lima bulan, kini terancam mengalami nasib sama, kegagalan.MRP, dibentuk pemerintah Indonesia pada akhir Oktober lalu, yang anggota-angotanya diambil dari pemimpin suku, kelompok agama dan tokoh publik. Sempat setahun ditunda, lembaga ini dibentuk sebagai penyangga untuk mengatur Papua dan membantu memperkecil keluhan dari kelompok separatis Papua.Pengamat dari Australia Crisis Group, Francesca Lawe-Davies mengatakan, kerusuhan minggu lalu di Jayapura saat memprotes perusahaan raksasa tambang emas dan tembaga dari Amerika Serikat yakni Freeport, malah mempertinggi perpecahan di dalam tubuh MRP."Kekerasan yang terjadi dalam demo anti Freeport adalah suatu cara untuk melepaskan rasa frustasi yang telah lama diderita. Ini sebagai akibat dariketimpangan dan ketidakadilan akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh militersehingga menyebabkan kemiskinan dan korupsi di provinsi ini," jelasnya,seperti dilansir theage, Kamis, (23/3/2006)."Tetapi institusi yang seharusnya memegang peran kunci dalam menurunkanketegangan yang terjadi, MRP, saat ini justru telah lumpuh. Hal ini sebagian disebabkan karena pemerintah pusat salah menanganinya. Selain itu juga karena tindakan majelis yang salah pula," tambahnya.Lawe Davies mengatakan, padahal majelis , yang dikenal sebagai MRP itu, kini muncul sebagai lembaga yang paling mewakili masyarakat Papua.Kelompok separatis pun saat ini di Papua telah turun pada level yangrendah dalam melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia. Perlawanan ini telah ada sejak dekade 1969, saat itu pemilihan yang digelar PBB telah memberikan provinsi ini kepada Jakarta.Sejak saat itu, segala kebijakan penanganan yang dilakukan terhadap Papua hanya meningkatkan keinginan mereka untuk merdeka.Australia pun telah menyetujui untuk memberikan permohonan tinggal sementara kepada 42 dari 43 orang Papua yang mendarat di Tanjung York pada Januari lalu. Mereka warga Papua itu menyatakan kalau Jakarta telah melakukan tindakan pemusnahan etnis di Papua.Sekarang merupakan tugas bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah berjanji untuk mengakhiri konflik di Papua yang telah berjalan lama. Dengan menemui majelis dan mengakui peran pentingnya mereka.Direktur Crisis Group Asia Tenggra, Sidney Jones mengatakan, jika majelissampai gagal, maka dukungan terhadap gerakan separatis di Papua akan meningkat pesat."Pemerintah pusat harus merealisasikan keinginan rakyat Papua dengan membantu agar majelis rakyat Papua dapat sukses menjalankan tugasnya,"kata Sidney. (ahm/)