LSM Kecam Tudingan BIN Tentang Abepura

Jakarta - BIN kembali mencari kambing hitam tentang siapa di balik kerusuhan Abepura, Jayapura. Terakhir KaBIN Syamsir Siregar dan Menhan Juwono Sudarsono, menuduh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ada di balik kerusuhan Abepura. Pernyataan itu jelas membakar jenggot beberapa LSM yang ada di Indonesia. Pernyataan ini pun berakibat 12 LSM lokal marah dan mengecam pernyataan dari lembaga intelijen negara itu.Pernyataan protes keduabelas LSM itu diwakili Kontras, Walhi, Human Rights Working Group (HRWG) dan PBHI dalam jumpa pers di kantor Kontras, Jl Borobudur No 14, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (23/3/2006)."Pernyataan-pernyataan itu merupkan bentuk pengalihan tanggung jawab danketidakberdayaan negara mengatasi masalah puluhan tahun di Papua," kata Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad.Chalid juga menilai, dalam kasus ini terdapat empat lembaga yang tidak berjalan secara efektif terkait kekerasan Freeport ini. "Mereka yaitu KPK, Polisi, Komnas HAM dan Meneg LH," tambah Chalid.Selain itu Koordinator HRWG Raffendi Djamin menerangkan ada 3 elemen penting dalam kasus ini."Mereka yaitu korporasi, pemerintah dan rakyat. Pemerintah berpihak pada siapa? Masak pada korporasi?," tanya Raffendy. Raffendy juga menyatakan, bahwa korporasi adalah yang paling sulit untuk diminta akuntabilitas dan pertanggungjawaban publiknya.Sementara itu, aktifis Praxis, Andi menyebutkan, kasus Abepura ini merupakan bentuk kegagalan manajemen keamanan di Papua. "Sekarang ini polisi dalam radius 500 kilometer dari Universitas Cendrawasih sudah seperti koboy saja. Cuma kudanya motor. Keluarin senjata laras panjangnya, ditembakin der..der..der di siang bolong, di tengah jalanan," ungkapnya miris. (ahm/)