Miris! Banyak Nakes yang Resign dan Alih Profesi Akibat Insentif Belum Cair

Video nakes kelelahan di halaman IGD RSUD dr Harjono Ponorogo beredar. Tampak ada 5 nakes ber-APD di depan ruangan. — Foto: Ilustrasi nakes di RSUD Ponorogo yang kelelahan (Tangkapan Layar)

Jakarta -

Banyak tenaga kesehatan (nakes) yang disebut resign dan memilih profesi lain di tengah pandemi Corona (COVID-19). Rata-rata dari mereka memilih resign karena beban kerja yang tak sebanding dan insentif dari pemerintah yang belum cair.

Kabar banyaknya nakes yang resign ini disampaikan oleh Ketua Dokter Indonesia Bersatu, Eva Sri Diana Chaniago. Menurutnya, fenomena maraknya nakes yang resign ini bukan hal yang biasa.

"Jumlah yang resign nggak biasa. Banyak nakes yang resign ini bukan karena hal biasa. Jadi jumlahnya banyak, nggak kayak biasa. Jadi kebanyakan bukan PNS, yang tidak punya ikatan dengan rumah sakit. Bahkan misalnya relawan. Relawan itu kan istilah benar-benar ditaruh pemerintah di situ. Jadi gajinya memang dari insentif," kata Eva saat dihubungi, Jumat (16/7/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan bahwa insentif itu belum cair karena pemerintah belum membayar klaim tagihan dari rumah sakit. Pasalnya, klaim itulah yang nantinya digunakan untuk membayar gaji karyawan.

"Selama pandemi ini banyak klaim yang belum dibayar sama Kemenkes. Rumah sakit jadinya membayar ke karyawannya juga susah, kadang dicicil," ungkapnya.

Simak video 'Sri Mulyani Ungkap Alasan Pembayaran Insentif Nakes Terlambat':

[Gambas:Video 20detik]

Lebih lanjut, dia menjelaskan kebanyakan dari mereka memilih alih profesi. Bahkan, ada yang memilih profesi sebagai ojek online. Ada pula yang justru memilih bekerja untuk homecare.

"Kebanyakan alih profesi. Jadi dagang, malah ada yang ngegojek. Ada yang alasannya sekolah, ada yang berhenti aja karena nggak boleh suami karena punya komorbid. Yang jelas mereka bilang kerjanya nggak sebanding sama beban," tuturnya.

"Banyak juga teman-teman nakes yang lari ke jasa homecare. Ini menjanjikan. Karena dari pemerintah dapetnya paling berapa. Kalau di homecare sekali datangin pasien bisa Rp 350 ribu," lanjutnya.

Eva mengaku belum melaporkan hal ini secara formal ke Kemenkes. Namun, pihaknya sedang berkomunikasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Kalau ke Kemenkes belum sampai ngomong yang formal ya. Kalau ke IDI sedang menyuarakan. Tapi IDI sendiri saya yakin sudah tahu," ujarnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya