240 Anggota DPR Absen Paripurna Keputusan RUU Otsus Papua

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 15 Jul 2021 11:01 WIB
Rapat paripurna DPR RI, Kamis (6/4/2021). Azis Syamsuddin tak nampak di meja pimpinan DPR
Ilustrasi rapat paripurna DPR (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta -

Sebanyak 240 anggota DPR RI absen rapat paripurna pengambilan keputusan Revisi UU Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua atau RUU Otsus Papua. Anggota DPR yang hadir fisik dan virtual sebanyak 335.

Rapat paripurna digelar secara virtual dan fisik di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh yang hadir mau pun virtual dan memenuhi kuorum, dan dengan demikian kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Dasco membuka rapat.

Awalnya, dari 575 anggota DPR, sebanyak 326 anggota DPR hadir secara fisik dan virtual, kemudian data tersebut diperbarui menjadi 335. Sementara 240 anggota DPR absen dalam rapat paripurna hari ini.

"(Anggota DPR hadir) 326. 298 virtual dan 28 fisik," kata Sekjen DPR, Indra Iskandar dikonfirmasi terpisah.

"Sekarang sudah 335. Yang tambah dari fisik 2," ujar Indra memperbarui datanya.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan bahwa RUU Otsus Papua ditunggu oleh warga Papua. Puan juga dijadwalkan akan meyampaikan pidato penutupan masa persidangan DPR.

"RUU ini merupakan RUU yang sangat ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita di tanah Papua," kata Puan Maharani dalam keterangannya.

Selain pengesahan RUU Otsus Papua, rapat paripurna hari ini juga membahas penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 oleh pemerintah, laporan Komisi VII atas hasil uji kelayakan atau fit and proper test terhadap calon ketua dan anggota Komite BPH Migas masa jabatan 2021-2025 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dan persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Selain itu, ada penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap sejumlah RUU usul inisiatif Baleg DPR, dan penetapan perpanjangan waktu pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara atau ASN, dan RUU Landas Kontinen Indonesia.

(rfs/tor)