Kebijakan PPKM Darurat untuk menekan penularan COVID-19 mulai menunjukkan hasil positif. Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menjelaskan berdasarkan data pantauan, mobilitas masyarakat di hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menurun.
"DKI Jakarta mengalami penurunan mobilitas hingga minus 21,3%, hanya wilayah Jakarta Timur yang masih cukup padat. Wilayah Jawa Barat juga mengalami penurunan, meski di wilayah Pantura masih ada pergerakan masyarakat yang cukup tinggi," ujar Dedy dalam keterangan tertulis, Rabu (14/7/2021).
Dedy mengatakan pemerintah melalui Koordinator PPKM Darurat memberikan apresiasi tinggi atas kerja sama pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, serta Satpol PP. Tidak ketinggalan kepada masyarakat yang taat dan patuh menjalankan aturan PPKM Darurat. Menurutnya penurunan mobilitas ini bisa lebih dioptimalkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Koordinator PPKM Darurat mengimbau agar seluruh pihak terus bekerja menekan mobilitas masyarakat hingga minus 30%, dan pada akhirnya mencapai minus 50%," kata Dedy.
Lebih lanjut Dedy mengingatkan penurunan mobilitas masyarakat merupakan agenda yang menjadi prioritas utama pada saat ini. Dengan begitu diharapkan laju penyebaran COVID-19 bisa semakin ditekan.
Meski mobilitas menurun, namun Dedy menilai hal tersebut masih belum cukup. Mobilitas diharapkan turun hingga mencapai 50%. Apalagi mengingat jumlah kasus COVID-19 di Tanah Air yang hingga saat ini masih mengalami kenaikan. Bahkan kembali mencetak rekor kasus tertinggi selama pandemi.
"Dengan berat hati kami harus menyampaikan bahwa jumlah kasus baru pada hari ini kembali mencapai jumlah tertinggi selama pandemi, yaitu sebanyak 54.517 kasus baru," katany.
"Sedangkan untuk kasus aktif pada hari ini mencapai 443.473 kasus. Dengan berat hati juga kami sampaikan hari ini kita kehilangan 991 saudara kita yang meninggal dunia karena COVID-19," lanjutnya.
Menurutnya peningkatan kasus baru ini seharusnya menjadi peringatan untuk lebih waspada, dan disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) serta mematuhi aturan PPKM Darurat. Selain yang tidak kalah penting yaitu mendorong pelaksanaan vaksinasi nasional.
Dedy mengatakan hingga kemarin (13/7) pukul 18.00 WIB sebanyak 52,3 juta dosis vaksin telah diberikan kepada masyarakat. Jumlah terdiri dari 37 juta orang yang menerima dosis pertama dan 15,3 juta orang untuk dosis kedua dari total 208,2 juta orang yang menjadi sasaran vaksinasi.
"Masyarakat kami mohon untuk tidak ragu dengan vaksin yang ada. Vaksin terbaik adalah vaksin yang tersedia. Badan POM dan WHO sudah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah vaksin yang aman, bermutu, dan berkhasiat," pungkasnya.
Diungkapkannya pemerintah akan terus berupaya menjaga ketersediaan stok vaksin. Dia menjelaskan saat ini Indonesia telah menerima 137,6 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku. Serta dalam tiga hari ke depan akan datang lagi tambahan vaksin, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral.
(mul/ega)