.webp)
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam penanganan pandemi COVID-19. Pasalnya, jumlah kasus positif dan meninggal dunia terus meningkat, serta terdeteksinya varian virus Delta yang menyebar cepat.
Terkait hal ini, Syarief pun mendukung pernyataan Presiden Jokowi untuk mengutamakan penyelesaian COVID-19 dibanding masalah ekonomi. Menurutnya, hal tersebut langkah yang benar dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
"Kami Partai Demokrat tentu sangat mendukung statement presiden tersebut. Kini para menterinya harus menjalankan kebijakan tersebut, bukan sebaliknya selama ini lebih mengutamakan ekonomi dulu," ungkap Syarief dalam keterangannya, Rabu (14/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syarief pun menilai lonjakan kasus menandakan kurangnya upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pandemi.
"Belum adanya potensi pelandaian kasus positif COVID-19, disertai munculnya varian baru COVID-19 menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menekan laju pandemi COVID-19," katanya.
Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kenaikan kasus positif harian sudah mendekati 50 ribu kasus dalam beberapa hari terakhir. Hal ini menjadi record tertinggi di dunia, bahkan melampaui India.
Adapun total kasus positif COVID-19 di Indonesia sejak diumumkan pertama kali di awal Maret 2020 sebesar 2,62 juta kasus dan 68.219 di antaranya meninggal dunia.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mengungkapkan penambahan kasus dan munculnya varian baru disebabkan karena pemerintah yang kurang tegas dalam melakukan pembatasan.
"Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa varian baru COVID-19 berasal dari luar negeri yang menyebar di Indonesia karena kurang ketatnya pembatasan masuknya WNA ke Indonesia," ungkapnya.
Oleh karena itu, ia pun mengingatkan agar pemerintah dapat fokus meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
"Kasus positif COVID-19 masih terus bertambah dari hari ke hari. Pemerintah harus mengambil pengendalian dan langkah-langkah taktis untuk mengupayakan pencegahan hingga pembatasan dan antisipasi, persiapan perlengkapan obat-obatan dan antisipasi semua kebutuhan khususnya rumah sakit dan nakes untuk mencegah penyebaran dan penanganan COVID-19," jelasnya.
Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas. Salah satunya terkait pembatasan masuknya WNA ke Indonesia.
"Pemerintah sudah melakukan pengetatan dan pelarangan mudik, namun belum menunjukkan ketegasan terkait masuknya WNA di Indonesia. Pemerintah harusnya membuat kebijakan secara komprehensif dengan pengetatan dalam negeri dan pembatasan WNA masuk ke Indonesia," paparnya.
"Saat ini banyak negara yang sudah melarang WNI masuk ke negara mereka. Kini menjadi pertanyaan kenapa Indonesia justru memberi karpet merah kepada WNA?" pungkas Syarief.
Tonton video 'Data Sebaran 54.517 kasus Baru Covid-19 RI, Jabar Kedua Setelah DKI':
