Menteri PAN Diminta Anulir Kelulusan CPNS Cacat Hukum

Jakarta - Kisruh pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di beberapa daerah membuat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida prihatin. Menteri PAN Taufiq Effendi dan kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pun diminta menganulir kelulusan CPNS yang dianggap cacat hukum."Harus ada seleksi ulang dengan standar yang jelas berdasarkan lama pengabdian dan kualitas hasil tes," ujar Laode di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (23/3/2006).Karenanya, dia minta pemerintah menunda pengesahan hasil kelulusan berdasarkan hasil verifikasi ulang yang harus dilakukan. Dia juga menilai pemerintah tidak transparan dalam menentukan standar kelulusan bagi CPNS. Bahkan di beberapa tempat juga terjadi manipulasi terhadap data-data dan tenaga honorer yang diangkat.Munculnya banyak persoalan yang terjadi dalam rekrutmen CPNS di daerah-daerah akan membuat daerah sulit membangun dan melakukan reformasi birokrasi di daerah. "Daerah tidak memiliki disain formasi yang rasional tentang keperluan tenaga CPNS di daerah," katanya.Dia juga melihat adanya kolusi dalam pengangkatan, di mana ada banyak CPNS yang diangkat berdasarkan kepentingan pejabat-pejabat di daerah. "Ada dari mereka yang mengangkat orang-orang terdekat dan keluarganya," kata dia. (umi/)