.webp)
Sedikitnya ada tiga negara yang menerapkan kebijakan vaksin corona berbayar bagi warganya, yakni Singapura, India, dan Taiwan. Tapi, kenapa sejumlah pihak di Indonesia begitu keras menolak kebijakan semacam itu?
Koordinator KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) Fatia Maulidiyanti menyatakan kebijakan vaksin berbayar harus ditolak karena tidak konsisten dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang sejak awal menggratiskannya. "Gonta-ganti kebijakan ini akan memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah," kata Fatia kepada detikcom, Selasa (13/7/2021).
Di sisi lain, masih banyak warga di Indonesia yang belum percaya terhadap vaksin, bahkan masih ada yang tidak percaya dengan virus corona meski puluhan ribu jiwa telah menjadi korban. Merujuk data LaporCovid, Fatia Maulidiyanti menyebut akses masyarakat terhadap vaksin gratis pun sejauh ini masih bermasalah. Sebab masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan vaksinasi. Belum lagi kelompok masyarakat rentan seperi kalangan lansia dan mereka yang memiliki penyakit bawaan. "Padahal mereka yang meninggal dunia kebanyakan yang punya komorbid," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan kenyataan masih seperti itu, alumnus Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Parahyangan itu khawatir bila peluang vaksin berbayar dilakukan akan menimbulan ketimpangan di masyarakat. "Cuma mereka yang secara ekonomi mampu yang akan menuju herd immunity," ujar Fatia Maulidiyanti.
Untuk diketahui, Perdana Menteri India Narendra Modi sejak Mei lalu mengizinkan swasta menggelar vaksin berbayar, namun harganya dibatasi pemerintah. Vaksin yang digunakan adalah produksi sendiri dan Sputnik dari Rusia. Sementara di Singapura, mengizinkan pihak swasta memungut biaya adminsitrasi untuk program tersebut, sedangkan vaksinnya gratis.
Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin meyakinkan bahwa vaksin untuk program berbayar tidak dibelai dengan APBN. Dia juga memastikan vaksinasi gratis yang menjadi komitmen pemerintah akan terus dilakukan secara lebih massif.
Sebagai organisasi masyarakat sipil, KontraS tergabung dalam Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan seperti LaporCovid19, YLBHI, ICW, Lokataru, Covid Survivor Indonesia, dan KawalCovid19, menyoroti dan menolak kebijakan vaksinasi gotong royong berbayar itu.
Mengacu Kepmenkes No.HK01.07/MENKES/4643/2021, Kimia Farma mendapat tugas untuk menggelar vaksinasi berbayar. Tarif yang ditetapkan Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi Rp117.910 per dosis. Total biaya Rp Rp879.140 per orang (dua kali dosis/suntikan).
Simak Video: Anggota DPR Desak Pemerintah Batalkan Vaksinasi Berbayar
