Kemenpora Kembali Raih WTP, Zainudin Amali: Perbaikan Tata Kelola

Nurcholis Ma'arif - detikNews
Selasa, 13 Jul 2021 21:19 WIB
Menpora Zainudin Amali
Foto: Kemenpora
Jakarta -

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2020. Ini merupakan raihan WTP kedua kalinya berturut-turut di bawah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali.

"Saya kira ini adalah capaian yang luar biasa bagi kami yang ada di Kemenpora. Kita tahu sebelumnya hampir 10 tahun Kemenpora tidak bisa mendapatkan penilaian laporan keuangan dari BPK dengan WTP. Tapi alhamdulilah, tahun 2019 dan 2020 Kemenpora bisa mendapatkan penilaian tersebut. Ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Kemenpora," kata Amali dalam keterangan tertulis, Selasa (13/7/2021).

Diungkapkannya, raihan predikat WTP mungkin hal yang biasa bagi lembaga dan kementerian lainnya, tetapi khusus untuk Kemenpora, raihan ini merupakan suatu yang baik dan istimewa untuk perbaikan tata kelola di lingkungan Kemenpora. Terlebih, WTP baru diraih setelah 10 tahun lamanya.

Bahkan, pada periode 2015-2016 Kemenpora sempat disklaimer dan paling bagusnya meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut Amali, capaian luar biasa ini bukan karena kerja menteri saja, melainkan hasil kerja semua pejabat yang ada di Kemenpora mulai dari Sesmen, Deputi, Sesdep, Asdep, Kepala Biro, Tenaga Ahli, Staf Ahli, Staf Khusus dan semua pegawai Kemenpora.

"Semua kita bekerja sama mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat paling bawah. Kita sudah punya komitmen untuk memperbaiki tata kelola di Kemenpora ini dan Alhamdulillah kita mendapatkan penilaian WTP dari hasil pemeriksaan BPK dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan," harapnya.

Amali menekankan capaian ini bisa diraih karena semua pihak di Kemenpora sudah punya tekad dan komitmen untuk bergerak bersama melakukan perubahan terutama dalam penataan tata kelola birokrasi yang berkelanjutan.

Ia mencontohkan semua bantuan fasilitas pada cabang-cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional saat ini dilakukan secara terbuka. Tidak ada lagi negosiasi-negosiasi dan bahkan dana berapa dana yang diberikan, diusulkan, dan disetujui disaksikan wartawan dari berbagai media.

"Itu demi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dan tentu teman-teman bisa memantau pelaksanaannya di lapangan, alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Tapi karena sekarang COVID-19, tidak mungkin kita agendakan upacara seperti yang sebelum-sebelumnya," katanya.

Amali menyampaikan raihan WTP ini mendapat sambutan yang baik dari para pimpinan induk cabang olahraga. Sehingga menurutnya pimpinan cabor menilai proposal anggaran yang diajukan mereka di-review secara fair oleh tim dari akademisi, praktisi, dari internal Kemenpora.

"Ini yang membuat kita selangkah demi selangkah ada perbaikan di tata kelola birokrasi yang ada di Kemenpora ini. Sehingga laporan keuangan kami mendapatkan status WTP," pungkasnya.

Hal ini diharapkan bisa dipertahankan karena percuma mencanangkan prestasi-prestasi olahraga kalau tata kelola tidak dibenahi. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola menjadi program prioritas nomor satu di Kemenpora.

"Karena kami yakin dengan tata kelola yang baik, maka pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kepemudaan maupun keolahragaan itu akan bisa tertangani dengan baik," ujarnya.

"Tapi kalau tata kelolanya tidak kita rapikan atau tidak baik pasti hasil akhirnya juga tidak baik. Kami juga harus jaga jangan sampai menimbulkan masalah terutama masalah masalah hukum bagi institusi ini maupun bagi para pejabatnya," pungkasnya.

Simak video 'Menpora Geram! BWF Diskriminatif, Harus Direformasi':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)