Ketua KPK Beri Catatan soal Vaksin Berbayar untuk Cegah Potensi Fraud

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 13 Jul 2021 20:01 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Istimewa)
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Ketua KPK Firli Bahuri menghadiri rapat koordinasi membahas pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gotong royong. Pada rapat itu, Firli menyampaikan beberapa catatan terkait vaksin berbayar dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi.

Rapat itu dihadiri Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Rapat itu digelar secara virtual pada Senin (12/7).

"Saya menyampaikan materi potensi fraud mulai perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program. Saya juga menyampaikan saran strategis menyikapi potensi fraud jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar ke masyarakat serta vaksinasi selanjutnya," kata Firli dalam rapat seperti dilihat detikcom pada Selasa (13/7/2021).

Firli ingin memastikan pelaksanaan vaksinasi gotong royong tidak terdapat korupsi. Karena itu, dia memberikan berbagai masukan untuk menghindari adanya potensi korupsi.

"Meski, saya tentu tidak memiliki kapasitas mengintervensi pembuatan keputusan, saya ingin memastikan tidak ada korupsi. Sehingga saya tidak memasuki domain kementerian," kata Firli.

"Tetapi kemarin saya sudah memberikan masukan, latar belakang, regulasi, dasar hukum, kerawanan fraud di tiap tahapan (ren, pengesahan, implementasi, dan evaluasi pengawasan). Kerawanan terjadi fraud, dan langkah yang perlu dilakukan. Semua telah sampaikan," tambahnya.

Ada 6 saran yang disampaikan Firli. Apa saja?

1. KPK memahami permasalahan implementasi vaksinasi saat ini sekaligus mendukung upaya percepatan vaksinasi;

2. Penjualan vaksin gotong royong ke individu melalui Kimia Farma (KF), meskipun sudah dilengkapi dengan permenkes, menurut KPK berisiko tinggi dari sisi medis dan kontrol vaksin (karena reseller bisa muncul dan lain-lain), sebab efektivitas rendah dan jangkauan KF terbatas;

3. Perluasan penggunaan vaksin gotong royong ke individu ini direkomendasikan:

a. hanya menggunakan vaksin gotong royong tidak boleh menggunakan vaksin hibah, baik bilateral maupun skema COVAX;

b. dibuka transparansi data alokasi dan penggunaan vaksin gotong royong (by name, by address dan badan usaha);

c. pelaksanaan hanya melalui lembaga/institusi yang menjangkau kabupaten/kota. Misalnya rumah sakit swasta se-Indonesia atau kantor pelayanan pajak. Sebab, mereka punya database wajib pajak yang mampu secara ekonomis atau lembaga lain selain retail seperti Kimia Farma;

d. Perbaikan logistik vaksin untuk mencegah vaksin mendekati kedaluwarsa dan distribusi lebih merata;

4. Sesuai Perpres No 99 Tahun 2020, Menkes diperintahkan menentukan jumlah, jenis, harga vaksin serta mekanisme vaksinasi;

5. Perlu dibangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan vaksin gotong royong secara transparan, akuntabel, dan pastikan tidak ada terjadi praktik-praktik fraud (jangan ada niat jahat untuk melakukan korupsi);

6. Data menjadi kata kunci. Untuk itu, Kemenkes harus menyiapkan data calon peserta vaksin gotong royong sebelum dilakukan vaksinasi.

Lebih lanjut, Firli juga menegaskan KPK tidak mendukung pola vaksin gotong royong melalui Kimia Farma karena berisiko fraud dan kurang efektif. Selain itu, Firli juga mengimbau Kemenkes untuk memiliki data penerima vaksin yang akuntabel.

"KPK tidak mendukung pola vaksin GR melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah, sementara tata kelolanya berisiko. KPK dorong transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar," katanya.

"Sebelum pelaksanaan vaksin mandiri, Kemenkes harus memiliki data peserta vaksin dengan berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha, atau asosiasi," sambungnya.

(mae/mae)