Pemprov DKI Jakarta disebut telah mengalokasikan dana sebesar Rp 623 miliar untuk bantuan sosial tunai (BST). Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan BST akan diberikan kepada warga selama PPKM Darurat.
Mujiyono mengaku mendapatkan besaran angka bansos COVID-19 tersebut dari Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri. Besaran anggaran itu, sebutnya, didapat dari hasil refocusing anggaran sejumlah kegiatan, seperti rehabilitasi panti sosial dan rehabilitasi sekolah.
"Anggarannya dari mana? Dari refocusing yang dilakukan pada tahap awal. Gue lupa (total refocusing) angka persisnya, tapi yang teralokasi untuk bansos Rp 623 miliar," kata Mujiyono saat dihubungi, Selasa (13/7/2021).
Kemudian, melalui anggaran tersebut, Pemprov DKI berencana menyalurkan BST sebesar Rp 600 ribu untuk 2 bulan kepada 1,1 juta warga Jakarta. BST akan disalurkan melalui rekening Bank DKI.
"Sesuai informasi Pak Edi, BST jadi beban Pemprov DKI sudah ready sejak Senin kemarin tinggal top up doang, masukin rekening BST, pindahin ke bansos yang di Bank DKI, di-top up-lah," sebutnya.
"Dua bulan Rp 600 ribu. Kata Pak Edi dibayarkan sekaligus," sambungnya.
Politikus Demokrat itu menyebut Pemprov DKI belum menentukan tanggal pasti penyaluran BST kepada penerima. Hal ini disebabkan Pemprov DKI masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penyaluran bansos wilayah selain administrasi Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.
Sebab, selain di dua wilayah tersebut, penyaluran bansos menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
"Jakarta Timur sama Kepulauan Seribu jadi beban Pemprov melalui APBD. Sisanya, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara (pemerintah pusat)," ujarnya.
Mujiyono meminta peran aktif pengurus RT-RW mengawasi penyaluran BST di lingkungan warga. Meskipun BST diberikan secara nontunai, dia menyoroti masih ada potensi kerumunan warga yang menyambangi ATM waktu yang bersamaan.
"Kan kita punya gugus tugas RT-RW, isinya ketua RT-RW dan tokoh masyarakat, mereka tahu dong siapa warga penerima BST. Bagaimana supaya nggak terjadi tumpukan? Si gugus tugas mengimbau di RT 1 yang boleh ke ATM warga RT 1 sampai RT 5 yang terima BST, jam berapa nih. Berikutnya kapan, tiga jam kemudian RT 6 sampai RT 9. Bisa diatur. Jadi selain potensi kerumunan tak terjadi, kalau terjadi kerumunan (ada) yang jagain," imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari enggan berkomentar soal alokasi dana untuk BST ini. Dia meminta masyarakat menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
"Kita tunggu kebijakan pemerintah pusat ya," singkat Premi.
Simak video 'Pemerintah Salurkan 3 Jenis Bansos Selama PPKM Darurat':
(mae/mae)